INDIA (Lentera) - Perdana Menteri India, Narendra Modi akan kembali mencantumkan kasta pada sansus penduduk, yang rencananya digelar secara nasional dalam waktu dekat ini.
Padahal India telah menghapus pendataan kasta 94 tahun silam, sejak sensus penduduk terakhir yang dilakukan pada 1931 saat India masih dijajah Inggris.
"Memastikan tatanan sosial kita tidak berada di bawah tekanan politik," kata Pemerintah India, soal alasan pencantuman kasta di sensus melalui keterangan pers, dilansir CNN Indonesia, Sabtu (17/5/2025).
"Ini akan memastikan masyarakat lebih kuat secara ekonomi dan sosial dan kemajuan negara berlanjut tanpa halangan," ucap Pemerintah India.
Meski begitu, keterangan pers itu tidak mencantumkan bagaimana data kasta akan diperoleh. Pemerintah India juga tak menjelaskan kapan sensus penduduk digelar yang terus molor dari jadwal semula 2021.
Pengumuman itu membangkitkan kembali perdebatan, tentang apakah menghitung kasta bisa mengangkat kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan selama ini.
Direktur Eksekutif Yayasan Kependudukan India, Poonam Muttreja mengatakan rencana itu kontroversial. Menurutnya, memasukkan kasta dalam sensus akan memaksa negara menghadapi ketimpangan struktural, yang sering kali tidak nyaman secara sosial dan politik.
"Kita selama ini terbang tanpa arah, merancang kebijakan-kebijakan dalam kegelapan sembari mengklaim untuk mengejar keadilan sosial," ucap Muttreja.
"Jadi, sensus berikutnya akan menjadi bersejarah," ucapnya.
Kasta di India berakar dari sistem di ajaran Hindu, dengan sistem ini penduduk dibagi dalam kategori berjenjang yang menentukan di mana mereka bisa tinggal, bisa menikah dengan siapa, dan apa pekerjaan yang bisa dilakukan.
Hari ini, warga India non-Hindu pun juga diidentifikasi melalui kasta.
Ada beberapa kasta utama dan ribuan subkasta di India. Dimulai dari Brahmin di tempat teratas yang berisi ilmuwan dan pendeta hingga Dalit di tempat terbawah yang berisi tukang bersih-bersih hingga pemungut sampah.
Selama berabad-abad, orang berkasta Dalit di India dianggap najis. Mereka dianggap kasta rendah dan karena itu tak boleh disentuh.
Pada beberapa kasus, mereka dilarang menginjak kediaman orang berkasta lain. Bahkan, ada kasus pembedaan alat makan untuk Dalit di tempat umum.
India berupaya menghapus diskriminasi kasta sejak merdeka dari Inggris pada 1947, mereka memperkenalkan sejumlah perubahan pada konstitusi.
Mereka mengatur sejumlah pengkategorian khusus kasta untuk kebijakan afirmasi, seperti kuota 50 persen jatah pekerjaan di instansi pemerintah untuk kasta terpinggirkan.
India juga menghapus konsep "tak boleh disentuh". Penghapusan data kasta di sensus, juga bagian dari upaya negara tersebut menghapus diskriminasi kasta.
"Mereka berpikir mereka tidak seharusnya menyorot kasta, dan dalam demokrasi, hal ini otomatis akan menjadi seimbang," ujar Muttreja.
Akan tetapi, kenyataannya berbeda. Meski garis batas kasta melunak seiring zaman, terutama di wilayah perkotaan, kesenjangan kemakmuran, kesehatan, dan pendidikan masih tampak.
Orang-orang dari kasta rendah tercatat memiliki tingkat literasi rendah, gizi buruk, dan mendapatkan lebih sedikit pelayanan publik.
Pemisahan sosial juga meluas, Data Survei Pembangunan Manusia India menunjukkan hanya 5 persen orang India yang menikah dengan pasangan dari kasta berbeda. Pemisahan itu juga terjadi di hubungan pertemanan, tempat kerja, dan ruang publik.
Kesenjangan yang nyata ini mendorong sejumlah pihak di India mendukung pengembalian data kasta di sensus. Sebagian dari pihak itu menilai data kasta di sensus bakal menjadi pegangan pemerintah untuk mengalokasikan bantuan sosial kepada yang membutuhkan.
Di beberapa negara bagian seperti Bihar-salah satu daerah termiskin di India-sudah melakukan survei tersebut. Hal ini mendorong pemerintah pusat yang dipimpin Modi untuk melaksanakan sensus tentang kasta.
Modi sudah lama menolak penerapan kembali sistem kasta, sempat menyebut empat kasta terbesar di India adalah orang miskin, pemuda, perempuan, dan petani. Dia meyakini mendorong empat kelompok itu, akan membantu pertumbuhan negara.
Akan tetapi, Modi menghadapi tingkat ketidakpuasan yang meningkat dari orang-orang berkasta rendah. Hal itu tercermin dari Pemilu 2024 saat partai Modi, Partai Bharatiya Janata (BJP) kalah di parlemen. Modi memenangkan periode ketiganya, tetapi kekuatan partai pendukungnya melemah di parlemen.
Lawan-lawan politik Modi menilai sensus kasta, sebagai upaya politik menjelang Pemilu. Modi disebut hendak menarik dukungan dari daerah seperti Bihar, yang menjadi medan perang di pemilu mendatang.
"Langkah dadakan ini berbau politis," kata Kepala Negara Bagian Tamil Nadu, M.K. Stalin melalui media sosial X.
Stalin dikenal sebagai politikus, yang sering mengkritik Modi.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
