WASHINGTON (Lentera) - Pejabat senior Presiden AS, Donald Trump dikabarkan sedang menyusun rencana merelokasi, sekitar setengah dari populasi sekitar 2,2 juta orang di Jalur Gaza yang terkepung ke Libya.
Menurut laporan yang diterbitkan pada, Jumat (16/5/2025) mengutip Antara, Sabtu (17/5/2025) rencana tersebut akan memindahkan hingga 1 juta warga Palestina ke negara Afrika Utara tersebut Sebut laporan NBC News, mengutip 5 sumber yang mengetahui rencana itu.
Dua dari sumber tersebut mengatakan usulan tersebut telah berkembang cukup jauh, hingga dibahas langsung dengan pimpinan Libya.
Pihak AS telah menawarkan untuk mencairkan miliaran dolar dana Libya yang dibekukan, jika negara itu setuju menampung warga Palestina yang mengungsi, kata tiga dari sumber itu.
Mereka mengatakan pemerintah Israel telah mengikuti perkembangan pembicaraan tersebut, dan menekankan bahwa belum ada kesepakatan final yang dicapai.
Trump mengatakan pada, Kamis (15/5/2025) bahwa AS seharusnya mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi "zona kebebasan."
"Saya punya konsep untuk Gaza yang menurut saya sangat bagus, jadikan itu zona kebebasan, biarkan Amerika Serikat terlibat dan jadikan itu zona kebebasan,” katanya kepada wartawan di Qatar sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab, tujuan terakhir dari kunjungannya di Teluk.
"Buat zona kebebasan yang sesungguhnya, karena tampaknya Gaza, setiap waktu, setiap 10 tahun, selalu terjadi lagi, bahkan lebih dari itu. Sebenarnya terus berulang. Itu tidak pernah menyelesaikan masalah Gaza,” ucapnya.
Trump mengatakan bahwa "jika itu diperlukan, saya pikir saya akan bangga jika Amerika Serikat memilikinya, mengambilnya, menjadikannya zona kebebasan."
"Biarkan hal-hal baik terjadi. Tempatkan orang-orang di rumah di mana mereka bisa merasa aman, dan Hamas harus ditangani," tambahnya.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Anadolu, bahwa laporan tersebut “tidak benar.”
Seorang mantan pejabat AS mengatakan kepada NBC News, bahwa jumlah warga Palestina yang bersedia secara sukarela meninggalkan Gaza masih belum pasti. Serta menyebutkan bahwa para pejabat sedang mempertimbangkan, untuk menawarkan insentif finansial, termasuk tempat tinggal gratis dan tunjangan, agar mereka mau pindah.
Kendati demikian, terdapat tantangan logistik dan keuangan yang besar terkait rencana tersebut. Libya tetap berada dalam kekacauan sejak 2011, ketika penguasa lama Muammar Gaddafi digulingkan setelah berkuasa selama empat dekade.
Bentrokan bersenjata kembali meletus pekan ini di Ibu Kota Tripoli, tetapi gencatan senjata berhasil disepakati pada, Rabu (14/5/2025) setelah dua hari pertempuran. Serangan dimulai pada, Senin (12/5/2025) setelah kematian mantan kepala Aparat Dukungan Stabilitas, Abdel Ghani al-Kikli yang berafiliasi dengan Dewan Kepresidenan Libya.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
