PONOROGO (Lentera) - Ratusan warga Desa Temon, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo yang tergabung dalam 'Aliansi Pergerakan Masyarakat Temon Bersatu' mengeruduk kantor DPRD Ponorogo mengadukan dugaan korupsi dan penggelapan dana desa, Senin (28/4/2025).
Mereka datang ke DPRD Ponorogo dengan mengendarai 5 truk dan 6 kendaraan roda empat lainnya.
Sebelumnya pada 13 Februari 2025 lalu mereka mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Polres Ponorogo untuk melaporkan dugaan kasus tersebut. "Demonstrasi ini adalah aksi lanjutan yang kami lakukan setelah sebelumnya kami juga melakukan demontrasi di depan kantor Desa Temon tanggal 13 Februari 2025 yang lalu," terang koordinator aksi, Arif Santoso, Senin (28/4/2025).
"Intinya adalah kami menuntut transparansi anggaran dana desa. Misalnya, kebijakan badan usaha milik Desa (Bumdes) sejak tahun 2018 hingga 2024 belum pernah ada Laporan Pertanggungjawaban," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Anik Suharto, didampingi oleh Siswandi dan Udin Irchamna menerima aspirasi Aliansi Pergerakan Masyarakat Temon Bersatu di ruang rapat DPRD Ponorogo.
"Kami menerima aspirasi yang tadi telah disampaikan karena tentunya mereka mengharap suatu keadilan yang mana dana desa itu indikasinya diselewengkan oleh pemerintah desa," katanya.
Lebih lanjut dia menambahkan bahwa DPRD Ponorogo siap mengawal dan mengawasi proses hukum terhadap dugaan kasus korupsi ini. "Karena kasus ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan dan Kepolisian, maka kami sebagai wakil rakyat Insya Alloh akan ikut mengawasi dan mengawal proses hukum kasus dugaan korupsi yang tadi telah dilaporkan selama 24 jam sampai kasus ini tuntas," pungkas politisi Gerindra itu. (*)
Reporter : Bagus Satriawan
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
