Pemkab Malang Siapkan Lahan 9,7 Hektare untuk Sekolah Rakyat di Bantur, Anggaran Capai Rp200 Miliar

MALANG (Lentera) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah menyiapkan lahan seluas 9,7 hektare di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Dengan anggaran sebesar Rp200 miliar dari APBN, proyek ini ditargetkan akan dimulai pada Juni 2025. Guna memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya di wilayah Malang Selatan.

"Kami sudah siapkan lahan, karena memang pemda diminta menyiapkan lahan oleh pemerintah pusat," ujar Bupati Malang, Sanusi, Senin (28/4/2025).

Menurut Sanusi, proses perizinan juga telah dilakukan, termasuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), izin pendirian bangunan, serta izin lingkungan dan lalu lintas.

Ditambahkannya, lahan yang digunakan untuk proyek ini adalah milik Pemkab Malang. dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah yang sering kali kekurangan fasilitas pendidikan berkualitas.

Lebih lanjut, Sanusi menyebutkan Sekolah Rakyat ini akan dibangun di dua lokasi yang telah disiapkan, yaitu di Kecamatan Tumpang dan Desa Srigonco, Kecamatan Bantur. Meskipun kedua lokasi memiliki luas lahan yang hampir sama, Sanusi menegaskan untuk sementara ini, lokasi di Srigonco akan menjadi prioritas.

"Diprioritaskan karena lahannya siap bangun, kalau di Tumpang kan masih banyak pohon pohon. Harus nebangin dulu," ungkapnya.

Dia menjelaskan lahan seluas hampir 10 hektare ini dianggap cukup untuk membangun sekolah berkonsep asrama, dengan tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA dalam satu lokasi. Dengan luas tersebut, proyek ini diharapkan dapat menciptakan fasilitas pendidikan yang dapat mengakomodasi banyak siswa dari keluarga kurang mampu di daerah tersebut.

Sanusi berharap, dengan adanya Sekolah Rakyat ini, kualitas pendidikan di Malang Selatan dapat meningkat secara signifikan. "Anggarannya Rp200 miliar, dari APBN. Kami hanya menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisik dan operasionalnya akan dari pusat," jelas Sanusi.

"Harapannya, anak-anak semakin mudah mendapatkan pendidikan berkualitas, khususnya di Malang Selatan. Makanya saya taruh di sini, karena Malang Selatan banyak yang pendidikannya belum maksimal," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga memberikan dukungannya terhadap pembangunan Sekolah Rakyat ini. Menurut Khofifah, program ini merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pendidikan berkualitas kepada anak-anak di Malang Selatan.

"Kurikulumnya sama dengan sekolah lainnya. Namun, yang membedakan adalah sistem boarding school yang diterapkan, yang akan memberikan pembentukan karakter lebih intensif kepada para siswa," ujar Khofifah.

Selain itu, Khofifah menjelaskan proses seleksi siswa akan dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), sementara Pemprov Jatim dan Pemkab Malang hanya berperan dalam penyediaan infrastruktur.

"Sekolah Rakyat ini akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas," tambahnya.

Tak hanya dibangun di Kabupaten Malang, Khofifah menyebutkan, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk Kota Batu, Kota Malang, Lamongan, Surabaya, hingga Mojokerto, juga telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan program serupa.

"Program Sekolah Rakyat ini sedang dalam tahap verifikasi di Kemensos, dan kami berharap pembangunan akan dimulai tahun ajaran baru nanti," katanya. (*)

Reporter: Santi Wahyu
Editor : Lutfiyu Handi