Pelaku UMKM Gunung Anyar Resah Terancam Digusur, Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Pemprov Evaluasi Lagi

SURABAYA (Lentera ) - Para pelaku UMKM yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di wilayah Gunung Anyar resah, setelah menerima surat teguran dari Dinas PU Bina Marga Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berisi perintah pembongkaran tempat usaha mereka.

Keresahan ini mencuat saat Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni menggelar kegiatan "Sambang Warkop" bersama warga Gunung Anyar Lor pada Sabtu (19/4/2025).

“Kami mendengar langsung keluh kesah para pedagang. Mereka tergabung dalam BUMK dan kini tengah dihantui ancaman penggusuran,” kata Fathoni.

Politisi dari Partai Golkar ini menilai langkah Dinas PU Bina Marga terkesan kurang tepat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum benar-benar pulih. Menurutnya, pemerintah semestinya hadir untuk melindungi, bukan justru menekan masyarakat kecil yang sedang berjuang bertahan hidup.

“Dalam kondisi ekonomi yang masih melambat, mendatangi pelaku usaha kecil dengan surat teguran, bahkan potensi penggusuran, rasanya tidak elok,” tegas Fathoni. 

Fathoni yakin bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, akan berpihak pada rakyat kecil dan mendengar aspirasi mereka. Ia pun berharap Pemprov dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan peran besar BUMK dalam menjaga denyut kehidupan kampung.

“Melihat kepedulian Bu Gubernur selama ini terhadap UMKM, saya optimistis beliau akan mencari jalan tengah yang berpihak pada rakyat kecil. Apalagi BUMK merupakan manifestasi dari kampung madani, cita-cita besar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua RW 01 Gunung Anyar Lor, Ivan B Wijanarko mengungkapkan, bahwa BUMK telah berdiri sejak 2010, dengan akar usaha warga yang sudah tumbuh sejak 1998. 

Ia menyebut, BUMK berperan penting dalam membiayai berbagai kegiatan sosial dan keamanan lingkungan.

“Dari santunan anak yatim, gaji petugas keamanan, hingga kegiatan sosial lainnya, semuanya dibiayai dari BUMK. Ini bukan sekadar tempat berjualan, ini bagian dari kehidupan sosial warga,” sebutnya.

Ia berharap Pemprov bisa melihat kontribusi besar BUMK secara menyeluruh, sebelum mengambil keputusan yang dapat mematikan sumber penghidupan warga.

Reporter: Amanah/Editor: Ais