SURABAYA (Lentera) - Komisi C DPRD Jawa Timur menegaskan perlunya reformasi menyeluruh di tubuh manajemen PT Bank Jatim pasca terbongkarnya skandal kredit fiktif dan penyalahgunaan layanan BI Fast di Cabang Jakarta, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp569 miliar.
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyepakati satu rekomendasi penting, yakni meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) guna mengevaluasi dan mengganti jajaran direksi dan komisaris Bank Jatim.
"Ini bentuk tanggung jawab kami sebagai mitra pengawasan BUMD. RUPS-LB ini mendesak, jangan menunggu jadwal RUPS tahunan bulan Mei. Ini menyangkut integritas dan kepercayaan publik," tegas Adam, Kamis (10/04/2025).
Politisi Partai Golkar tersebut menyebut skandal ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam tata kelola Bank Jatim. Karena itu, rekrutmen jajaran manajemen ke depan harus dilakukan secara transparan dan memberi ruang bagi talenta internal yang berprestasi.
“Rekomendasi ini bukan hanya soal hukuman, tapi momentum perbaikan menyeluruh,” ujarnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi C lainnya, Abu Bakar menuturkan tindakan cepat diperlukan untuk menyelamatkan reputasi dan keberlanjutan Bank Jatim sebagai bank pembangunan daerah.
“Kami tak ingin ini jadi bola salju yang menghancurkan reputasi Bank Jatim. Perlu langkah berani dan cepat dari Gubernur,” tuturnya.
Lebih lanjut, Abu Bakar menerangkan bahwa Komisi C telah melakukan serangkaian pendalaman, termasuk dialog dengan OJK dan pihak Bank Jatim. Meski belum tuntas, mereka optimistis penyelidikan dan rekomendasi yang diberikan akan membawa arah perubahan ke depan.
“Tujuan kami jelas: jaga kepercayaan publik, kuatkan sistem internal, dan pastikan Bank Jatim tumbuh lebih sehat,” pungkasnya.(adv)
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)
