SURABAYA (Lenteratoday)- Februari 2025 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana melakukan proses lelang jabatan untuk Kepala Dinas, Kepala Seksi (Kasi) kecamatan hingga staf.
Dalam proses lelang jabatan ini, nanti mereka diminta untuk membuat proposal visi misi sebagai bagian dari program kinerja.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, adanya proses lelang jabatan dapat memberikan kesempatan kepada semua pejabat.
"Itu memberikan kesempatan yang sama kepada para pejabat untuk bisa mempresentasikan gagasan-gagasannya tentang pembangunan sesuai bidangnya," kata Fathoni, Selasa (28/1/2025).
Tak hanya, politis dari Partai Golkar ini menyebut, jika hal itu sangat baik dilakukan agar proses rekrutmen di lingkunga Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi lebih transparan.
"Kalau kemudian itu juga bisa menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam proses rekrutmen di lingkungan Pemkot Surabaya," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan jika proses lelang jabatan akan dimulai pada Februari 2025. Dalam tahap ini, mulai Kepala Dinas, Kepala Seksi (Kasi) kecamatan hingga staf, diminta untuk membuat proposal visi misi sebagai bagian dari program kinerja.
"Jika seorang Kasi kecamatan ingin menjadi Kepala Bidang (Kabid), mereka wajib menyusun dua proposal, pertama sebagai Kasi, dan kedua sebagai calon Kabid. Jika tidak terpilih, mereka tetap kembali ke jabatan sebelumnya. Namun, jika ada staf dengan proposal lebih baik, posisinya bisa digantikan," jelasnya.
Setelah lelang jabatan selesai, Pemkot akan menggelar Diklat kebangsaan secara bergantian. Formatnya dirancang serupa dengan program tahun 2023. Dimana para peserta diwajibkan menjalani pelatihan mandiri, termasuk memasak dan mencuci sendiri tanpa bantuan pihak lain.
"Kita masih berdiskusi dengan Akademi Angkatan Laut (AAL). Jadi saya mintanya seperti dulu (2023), kita pernah melakukan ini (Diklat Kepala PD)," ungkapnya.
Eri juga memastikan bahwa pelantikan pejabat baru hasil lelang jabatan akan dilakukan sekitar pertengahan Februari 2025. Setelah pelantikan, Diklat kebangsaan segera digelar untuk memastikan para pejabat memiliki pemahaman dan semangat nasionalisme yang kuat.
"Jadi pelaksanaannya nanti menunggu setelah pelantikan Kepala PD yang baru. Rencana pelantikan pertengahan Februari 2025," tutupnya. (*)
Reporter: Amanah
.jpg)
.jpg)