Pj Wali Kota Kediri Harapkan Kinerja Pemkot 2026 Penuhi Ekspektasi dan Kebutuhan Masyarakat

KEDIRI (Lenteratoday) - Pj Wali Kota Zanariah berharap kinerja Pemkot Kediri pada 2026 dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu forum konsultasi publik sebagai wadah aspirasi dari seluruh stakeholder terkait penyempurnaan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun mendatang.

Harapan itu dilontarkan Zanariah saat memberikan arahan saat pimpin Forum Komunikasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 ,di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, Jumat (10/1/2025). Ditambahkan forum konsultasi publik ini merupakan agenda tahunan sekaligus menjadi wadah aspirasi dari seluruh stakeholder terkait.

"Pada forum ini, diharapkan yang hadir dapat memberikan masukan serta saran yang konstruktif sehingga RKPD 2026 dapat menjadi satu produk perencanaan yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh pihak," ujarnya

Saat paparan, Zanariah menjelaskan ada sembilan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RKPD 2024, yakni; Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Smart City, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, tingkat kemiskinan, Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama, serta indeks Kota Layak Huni.

Dari sembilan indikator kinerja utama tersebut, ada dua nilai yang belum keluar. Dari tujuh indikator ada tiga yang belum mencapai target 100%. Indikator kinerja utama ini menjadi alat ukur Pemkot Kediri untuk dapat terus memacu kinerja dan memutuskan ke sektor mana yang perlu menjadi prioritas berdasarkan data.

Di akhir paparan, Pj Wali Kota Kediri berpesan agar fokus pada program-program yang mendukung prioritas nasional, sehingga selaras dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kota kediri. Lalu, pastikan setiap kebijakan dan kegiatan yang direncanakan, mendukung realisasi visi dan misi Walikota terpilih.

Dengan demikian kesinambungan pembangunan tetap terjaga. Selain itu, analisis mendalam terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Kota Kediri, baik di sektor infrastruktur, pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat.

"Mengingat fiskal daerah Kota Kediri masih bergantung pada transfer keuangan daerah dari pusat, maka penting meningkatkan efisiensi anggaran melalui integrasi kegiatan antar-dinas,” kata Zanariah.

“Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran lebih hemat, optimal, dan mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli Daerah juga perlu didorong dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah," tambahnya.

Masyarakat juga bisa menyampaikan masukan dan saran terkait perencanaan pembangunan, melalui tautan bit.ly/FKP_KotaKediri26.

Hadir pada acara ini Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Ketua DPRD Kota Kediri M. Yasin, Sekretaris Daerah Bagus Alit, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur Triatmoko, para asisten, staf ahli dan Kepala OPD Pemkot Kediri, Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono, camat se-Kota Kediri, para Direktur BUMD, anggota DPRD Kota Kediri, serta perwakilan akademisi, organisasi masyarakat, kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi di Kota Kediri.(*)

Reporter: Gatot Sunarko | Editor : Lutfiyu Handi