BLITAR (Lenteratoday) - Memasuki hari ketiga masa tenang Pilkada 2024, pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar nomor urut 2, Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba (SAE) jadi sasaran kampanye hitam berupa dugaan money politic dan kontrak politik hoax.
Disampaikan Ketua Tim Kampanye Paslon SAE, Zainul Ichwan menyampaikan kalau pada masa tenang Pilkada 24-26 November 2024 ini, terjadi kampanye hitam yang ditujukan kepada Pasangan SAE.
"Bahkan ada dua tuduhan kepada Paslon SAE, semacam kampanye hitam," ujar Zainul, Selasa (26/11/2024).
Lebih lanjut Zainul menjelaskan kampanye hitam tersebut, pertama tuduhan money politic membagikan paket sembako dan uang bergambar Paslon SAE.
"Hal ini diketahui pada, Senin (25/11/2024) kemarin di wilayah Pakunden, Kota Blitar.
Infonya dari warga, tapi tidak dijelaskan siapa yang membagikan dan apakah benar diperintahkan oleh tim atau paslon," jelasnya.
Kalau bukan perintah tim atau paslon, kan menjadi kampanye hitam merugikan Pasangan Mas Ibin-Mbak Elim.
Kemudian kedua, beredarnya foto copy surat kontrak politik antara Paslon SAE dengan Ormas Kawula Alit.
"Jelas-jelas ini kampanye hitam, untuk menjatuhkan Paslon SAE menjelang coblosan Pilkada 27 November 2024," tandas Zainul.
Karena diungkapkannya, kontrak politik semacam itu tidak mungkin dibuat alias hoax. Harus dipahami Kawula Alit adalah ormas, bukan partai politik.
"Yang punya kekuatan politik, untuk mendukung Mas Ibin dan Mbak Elim jika terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar," tegasnya.
Ditanya apakah akan melaporkan kampanye hitam ini ke Bawaslu, Zainul mengaku tidak mau membuat suasana tidak kondusif menjelang coblosan.
"Biar saja, masyarakat Kota Blitar sudah cerdas dan bisa menilai calon mana yang layak dipilih menjadi pemimpin Kota Blitar," imbuhnya.
Selanjutnya, beredar masif melalui group Whatsapp foto kontrak politik pasangan Ibin-Elim jika terpilih akan berkomitmen 7 poin.
Diantaranya pengelolaan dan pemanfaatan Agrowisata Blimbing Karangsari dan pasar tradisional di Kota Blitar akan dikelola anggota dan kader PAN. Kemudian Taman Kebonrojo, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Blitar, pimpinan KONI dan BUMD. Serta seluruh tenaga outsourching, wajib melalui Kawula Alit. Terakhir, seluruh proyek di Kota Blitar harus dibicarakan bersama.
Menanggapi beredarnya kontrak politik hoax ini, Panglima Kawula Alit, Samanhudi Anwar memastikan kalau itu tidak benar.
"Itu menunjukkan adanya ketakutan dan kepanikan, melihat kekuatan dukungan akar rumput Kawula Alit," kata Samanhudi.
Bahkan menurut Samanhudi siapa pun yang melakukan kampanye hitam tersebut, tidak sepakat dengan Program APBD Pro Rakyat diantaranya Sekolah Gratis, Beras Janda, Kesehatan Gratis, dan program kesejahteraan gratis lain pungkasnya. (*)
Reporter: Arief Sukaputra | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)