KEDIRI (Lenteratoday) - Pemkot Kediri mempermudah perizinan kegiatan usaha apotek. Masyarakat yang mengajukan izin dipercaya secara sadar, mandiri, dan penuh kejujuran sekarang menginput sendiri data usaha dalam sistem One Single Submission (OSS).
Kemudahan tersebut disosialisasikan melalui Bimbingan Teknis One Single Submission (OSS) Lanjutan untuk Kegiatan Usaha Apotek, Senin (22/7/2024). Acara yang berlangsung di Hotel Merdeka tersebut dibuka langsung Pj Wali Kota Zanariah berlangsung dua hari, 22-23 Juli 2024. Bimbingan teknis ini diikuti peserta yang berasal dari pelaku usaha apotek di Kota Kediri.
Zanariah mengatakan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, mengubah cara pandang perizinan berusaha menjadi trust and verify. Artinya jika dulu pelaku usaha mengurus izin usaha harus datang ke kantor. Kini pelaku usaha dipercaya secara sadar, mandiri, dan penuh kejujuran menginput sendiri data usaha dalam sistem OSS.
Setelah perizinan terbit, berdasarkan data pengakuan dari pelaku usaha,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) wajib memverifikasi dengan melakukan pengawasan berkala. "Apabila nanti ditemukan kendala atau ketidaksesuaian maka pemerintah harus melakukan pendampingan kegiatan usaha tersebut," ujarnya.
Pj Wali Kota Kediri mengungkapkan berdasar hasil pengawasan rutin kolaborasi antara DPM-PTSP, Dinas Kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia serta BPOM Kediri ditemukan bahwa 60 persen lebih pelaku usaha apotek masih belum melakukan pengisian OSS secara benar.
Hal ini berdampak pada data realisasi investasi yang masih dianggap under state atau di bawah kondisi riil di lapangan. Maka seiring dengan semakin dimudahkan layanan perizinan peserta bimtek akan mendapatkan materi yang sangat penting. Yakni, perhitungan rencana modal dan kapasitas, perubahan data teknis OSS, pembatalan, pencabutan dan penutupan usaha, serta pengawasan OSS RBA.
"Ikuti materi ini dengan tuntas dan tanyakan apabila ada yang tidak paham atau menemui kendala. Mari kita samakan persepsi guna mewujudkan satu data yang tertib dan sesuai aturan. Sehingga kepatuhan perizinan usaha dan realisasi investasi di Kota Kediri semakin meningkat," ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri menambahkan pihak apotek yang bergerak di bidang farmasi turut menjadi filter penjualan obat-obatan berpotensi menimbulkan risiko beberapa penyakit. Seperti beberapa waktu lalu ditemukan kasus obat sirup yang telah terkontaminasi zat toksik dan berimbas pada terjadinya gagal ginjal akut.
"Di sini ada pihak BPOM mari kita kuatkan kolaborasi untuk memperketat pengawasan produksi dan distribusi obat. Sehingga kasus serupa tidak terjadi lagi," imbuhnya.
Turut hadir, Kepala DPM-PTSP Edi Darmasto, Kepala Dinas Kesehatan Fajri Mubasysyir, Perwakilan BPOM Joni Iddris, Ketua Pengurus IAI Kota Kediri Vidi Setiawan, dan tamu undangan lain
Reporter: Gatot Sunarko. | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
