Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan sorotan dari DPRD Surabaya tekait dengan pendidikan dan Infrastruktur. Hal ini tertuang dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2020).
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mengatakan ada beberapa rekomendasi yang disampaikan sehingga diharapkan saran tersebut dapat dilakukan.
“Secara umum OPD tadi mendapat catatan, tapi kalau saya melihat secara umum itu sebenarnya di bagi-bagi, ya penekannya pada bidang pendidikan, kesehatan dan infarstruktur kemudian pada pelayanan publik dan kemudian pada pekerja BUMD,” ujarnya saat ditemui usai rapat, Senin (13/7/2020).
Reni mencontohkan di bidang pendidikan. Bahwasanya perhatian yang diberikan oleh pemerintah kota Surabaya harus merata ke seluruh sekolah, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri.
“Tidak semua anak di Surabaya tertampung di sekolah negeri oleh karena itu menjadi kewajiban juga pemkot untuk memperkuat layanan pendidikan berkualitas dan terjangkau di semua sekolah,” jelasnya.
Tak hanya soal pendidikan, Infrastruktur juga menjadi point penting. Masukan dari DPRD terkait dengan penanganan pembangunan di semua wilayah adalah dibuatkan perda terkait hal tersebut.
“Sehingga diharapkan ini jadi perhatian apakah memang penguatan di dalam regulasi penanganan banjir memang perlu dituangkan dalam perda supaya terjadi koneksivitas dan pembangunan yang berkelanjutan jadi pembangunan saluran dalam konteks pencegahan banjir yang berkelanjutan,” terangnya.
Sebab, lanjut Reni, fenomena yang terjadi di Surabaya adalah ketika suatu wilayah daerah A dilakukan pembenahan infastruktur sehingga tidak menyebabkan banjir akan tetapi banjirnya pindah ke wilayah B.
“Itu yang kita perkuat, catatan dari pansus memberikan masukan-masukan atas kondisi yang ada di wilayah masing-masing yang dimana di wilayah tersebut belum tuntas 100 %. Apa yg menjadi catatan DPRD menjadi bentuk representasi dari suara masyarakat ketika teman- teman dewan turun, mendapat pengaduan. Itu lah itu menjadi input,” jelasnya. (ard)
.jpg)
.jpg)
