Penerima Bansos Tahap 2 di Kabupaten Blitar Membengkak 50% Lebih

Blitar - Jumlah warga penerima Bantuan Sosial (Bansos) Dampak Covid-19 Tahap 2 di Kabupaten Blitar bertambah sekitar 27.000 orang, melonjak 50 % lebih dibanding tahap pertama.

Adanya tambahan penerima Bansos Tahap 2 ini disampaikan langsung oleh Bupati Blitar, Rijanto jika saat ini Pemkab Blitar mulai menyalurkan Bansos Tahap 2, berupa sembako senilai Rp 200.000 per paket kepada warga terdampak Covid-19.

"Bansos ini diberikan khusus kepada warga yang terkena dampak Covid-19, serta belum mendapat bantuan lainnya dari pemerintah," tutur Bupati Rijanto.

Jumlah penerima Bansos Tahap 2 juga bertambah cukup besar, jika tahap 1 sebanyak 42.296 orang. Pada tahap 2 ini bertambah menjadi 60.986 orang, bahkan diperkirakan bisa bertambah hingga mencapai 70.000 orang. "Karena saat ini masih ada beberapa kecamatan, yang sedang melakukan verifikasi data," paparnya.

Melonjaknya jumlah penerima Bansos Tahap 2 ini, dijelaskan Bupati Rijanto sesuai dengan masukan dari para kepala desa yang menyampaikan jika banyak warganya yang belum mendapat bantuan. "Baik PKH, BPNT, BST maupun Bantuan Tunai DD, maka seluruhnya saya minta dimasukkan," jelasnya.

Adapun paket sembako Bansos Tahap 2 sama dengan Tahap 1, diantaranya berisi beras 10 kg, telur 15 butir, produk UKM/IKM Blitar seperti sambal pecel dan kue kering. Sedangkan Bansos dampak Covid-19 ini bersumber dari dari APBD, serta direncanakan diberikan 3 tahap.

Jadi dari hasil verifikasi dan validasi data, diketahui masih banyak warga terdampak Covid-19 yang belum menerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. "Saya minta para kepala desa terus melakukan verifikasi data, untuk mengantisipasi adanya warga yg sama sekali belum menerima bantuan dari pemerintah," tandas bupati yang akan maju lagi periode kedua ini.

Ditanya mengenai mekanisme pembagian Bansos Tahap 2, terkait penerapan protokol kesehatan. Bupati Rijanto mengaku diserahkan sepenuhnya kepada pihak desa, bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas. "Jadi sudah diatur jadwal pembagian dan antriannya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," ungkapnya.

Selain itu ditambahkan Bupati Rijanto, dengan diserahkan kepada pihak desa maka jika ada yang terlewat atau salah data bisa langsung disampaikan ke kades. "Sehingga bisa cepat diselesaikan di tingkat desa, untuk di lakukan up date datanya," imbuhnya. (ais)