JAKARTA (Lenteratoday) – Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengembalikan besaran alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton. Alokasi pupuk bersubsidi ini diketahui selalu menurun sejak 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024 ini misalnya, terjadi pengurangan sebanyak lima puluh persen sehingga menjadi 4,7 juta ton.
"Komisi IV DPR RI mendukung pengembalian alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan," tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini dalam keterangannya, Kamis (14/3/2024).
Politisi PKB itu menyatakan demikian saat membacakan hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Pertanian. Dukungan penambahan jumlah alokasi pupuk bersubsidi diharapkan akan menuntaskan masalah dan menjadi solusi cepat untuk peningkatan produksi padi di tahun 2024.
Khususnya agar target produksi beras sejumlah 32 juta ton pada tahun 2024 dapat terealisasi. Selain itu, penambahan jumlah alokasi pupuk ini agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
Di sisi lain, Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian untuk merancang program kerja dengan berdasarkan kebutuhan petani, peternak, dan pekebun sesuai dengan agroekosistem dan potensi komoditas andalan daerah.
"Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam merancang program dan kegiatan agar berdasarkan pada kebutuhan petani, peternak dan pekebun sesuai dengan agroekosistem dan potensi komoditas andalan daerah, di antaranya penyediaan pupuk yang mencukupi, benih/bibit bermutu dan berkualitas, infrastruktur pertanian, hingga alat dan mesin pertanian," ucap Anggia.
Tunggu SK Menkeu
Kementerian Pertanian (Kementan) sendiri akan berupaya mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dari alokasi awal yang berkurang 50 persen menjadi 4,7 juta ton.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penambahan alokasi pupuk subsidi itu telah mendapatkan persetujuan dari semua pihak. Namun, saat ini Surat Keputusan penambahan pupuk subsidi itu belum dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
"Ini kabar baik untuk Petani dalam ratas dan rakortas dinaikkan dari 4,7 juta menjadi 9,55 juta. Bapak Presiden sudah setujui, Menteri Keuangan juga sudah setuju. Tinggal kita menunggu SK-nya saja," ujarnya.
Ia menyatakan, pengembalian alokasi pupuk subsidi yang sempat berkurang 50 persen ini merupakan salah satu solusi cepat untuk meningkatkan produksi beras 2024. Pasalnya, berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi membuat produksi beras menjadi tidak optimal.
Apalagi, sebanyak 20 persen petani tidak bisa menggunakan kartu tani. Hal ini menyebabkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebanyak 30 juta petani tidak boleh menerima pupuk.
"Kementan telah mengidentifikasi beberapa penyebab tidak optimalnya produksi padi yaitu volume pupuk bersubsidi berkurang 4,7 ton atau 50 persen dari alokasi tahun sebelumnya," kata Mentan (*)
Editor: Arifin BH/Rls
.jpg)
.jpg)
