
Sidoarjo - Pembentukan kampung tangguh menjadi salah satu upaya yang tepat untuk menekan penyebaran virus corona (covid-19). Hal itu disampaikan oleh Rahmat Muhajirin Anggota DPR - RI dari Fraksi Partai Gerindra
"Melombakan serta memperluas kampung tangguh menjadi suatu langkah yang tepat kooperatif untuk saat ini, karena tidak ada cara lain untuk mengajak masyarakat faham apa itu Covid-19. Selain itu mengajak dan menggerakkan masyarakat untuk lebih disiplin lagi dalam menatap kehidupan new normal, kedepan," ujar Rahmat Muhajirin saat di hubungi via seluler, Jumat (26/06/2020).
Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melombakan wilayah tersebut sebagai kampung tangguh percontohan.
Dia menandaskan mengenai dana stimulus Rp 7 juta perkampung yang akan disiapkan harus benar-benar diperhitungkan dan dikaji dengan matang manfaat dan mudhoratnya. Jangan sampai ada dobel anggaran. Dia juga meminta supaya protokol kesehatan, ketahanan pangan, humas, dan lainnya juga harus diperhatikan.
Menjelang tatanan hidup baru ini Rahmat Muhajiirin menambahan, tidak hanya menetapkan kampung tangguh. Namun Tokoh masyarakat serta para kyai dan Ulama yang di percaya masyarakat harus di gandeng dan dilibatkan ikut serta sosialisasi dan memberi spirit kepada masyarakat untuk memperkuat keyakinan dalam mempercepat dan menanggulangi serta memutus penyebaran virus covid-19 di Sidoarjo.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur tengah menggodok langkah baru, melombakan program kampung tangguh Covid-19 sebagai bentuk rangsangan kepada masyarakat mengantisipasi penyebaran virus Covid-19.
Sebelumnya, Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Achmad Syaifudin mengatakan bahwa semua desa kelurahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo diharapkan mendirikan kampung tangguh dan sudah disiapkan dana stimulus dari Pemkab Sidoarjo yakni setiap kampung tangguh akan dibantu Rp 7 juta.
Beberapa pengamat kebijakan publik menilai. Langkah ini di anggap keliru dalam menjalankan program prioritas di tengah pandemi covid-19. Wacana perlombaan kampung tangguh dalam inovasi tatanan normal baru bagi pemerintah daerah merupakan bukti kegiatan ini menghamburkan uang negara. (Pin)