JAKARTA (Lenteratoday)-Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membentuk posko nasional sektor ESDM untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Posko ini akan beroperasi selama periode 15 Desember hingga 8 Januari 2024.
Menurut data, kondisi ketahanan stok BBM dalam aman baik gasoline, gasoil, kerosin, maupun avtur, dengan ketahanan di atas 17 hari.“Diperkirakan permintaan gasoline naik 4 persen, gasoil turun 3,6 persen, avtur naik 6 persen, dan BBM industri turun 9 persen,” ungkap Kepala BPH Migas, Erika Retnowati,saat konferensi pers, Jumat (15/12/2023).
Sebelumnya, dia menuturkan posko tersebut untuk dalam rangka koordinasi, pengawasan, penyediaan, pendistribusian BBM, gas, pasokan listrik, dan antisipasi kebencanaan geologi.“Pelaksanaan posko terhitung hari ini, 15 Desember sampai 8 Januari 2024 dan akan bertempat di gedung BPH Migas lantai 4,” ungkapnya.
Erika menjelaskan, selama posko Nataru berlangsung, BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) akan menyiagakan 114 terminal BBM, lebih dari 7.400 SPBU, 71 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), serta menyiagakan fasilitas tambahan di wilayah dengan permintaan tinggi.
Sementara itu, Kementerian ESDM akan menyiagakan 23 terminal LPG, 667 SPPBE, dan 4.972 agen LPG. Adapun prognosa ketahanan stok LPG dalam posisi aman dengan coverage day rata-rata 18 hari.
“Rata-rata stabil dan menyiapkan agen dan pangkalan LPG yang siaga selama 24 jam,” ucap Erika.
Secara umum, kata Erika, penyaluran gas bumi untuk kebutuhan masyarakat mencapai 897 BBTUD selama Nataru yang akan melayani 3.019 pelanggan komersial dan industri.
Kemenkeu Buka Suara soal Solar
Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal proyeksi bengkaknya penyaluran solar tahun ini. Adapun solar merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengungkapkan, masalah bengkaknya penyaluran solar ini sudah dibahas dalam rapat tiga menteri. Kesimpulannya, Pertamina, BPH Migas, dan pihak terkait diminta untuk mengendalikan kuota BBM khususnya Solar di sisa tahun 2023 ini.
"Bahkan kalau kita sedikit bedakan teknikal kompensasinya lebih rendah Walaupun kompensasi lebih tinggi tapi secara keseluruhan masih sesuai kerangka Perpres 75 yang tadi disampaikan Bu Menkeu," kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (15/12/2023).
Isa bilang, hingga 12 Desember 2023, masih ada sisa anggaran untuk belanja negara sebesar Rp 529 triliun. Anggaran jumbo itu dialokasikan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi BBM."Di Desember ini ada belanja sekitar Rp 500 triliun lebih. Sebagian besar untuk pembayaran-pembayaran subsidi dan kompensasi angka kira-kira mencapai lebih dari Rp 85 triliun untuk pembayarannya itu di paruh kedua Desember ini," ungkapnya."Itu menjadi bagian dari belanja besar yang terjadi akhir tahun," tambahnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memprediksi kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar berpotensi jebol hingga akhir tahun ini, sehingga mengusulkan penambahan kuota 1,3 juta kiloliter (KL).
Reporter:dya,rls|Editor:widyawati
.jpg)
.jpg)
