KEDIRI, (Lenteratoday)- Pemkab Kediri menargetkan capaian aksi pencegahan korupsi melalui Monitoring Centre For Prevention (MCP) tahun 2023 sebesar 92 persen. Target tersebut naik 2 persen dimana MCP tahun 2022, Pemkab Kediri memperoleh capaian nilai 89,14 persen.
.
Target tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Dewi Mariya Ulfa.di depan Tim Supervisi Wilayah III KPK. Sebelumnya Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana sejak 2021 Pemkab Kediri berkomitmen terus melakukan perbaikan, baik di sektor pelayanan publik maupun pemerintahan.
Berdasarkan data yang ada, capaian MCP Pemkab Kediri terus mengalami kenaikan. Dimana capaian MCP Kabupaten Kediri dua tahun sebelumnya, pada 2021 sebesar 83,68 persen.
Perlu diketahui, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Delapan area yang masuk intervensi MCP meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perijinan, manajemen ASN, pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), optimalisasi pajak daerah, area pengelolaan, dan tata kelola keuangan desa.
“Target capaian itu saya sampaikan dalam sosialisasi anti korupsi dan monitoring evaluasi program pencegahan korupsi MCP pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Pendopo Panjalu Jayati, Selasa (10/10/2023) lalu,” tertulis pada rilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Rabu (11/10/23).
Sosialisasi anti korupsi yang menghadirkan Tim Supervisi Wilayah III KPK itu dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kalangan legislatif, asosiasi kontraktor dan juga dari paguyuban kepala desa.
"Perbaikan tidak hanya dalam upaya memberikan pelayanan publik yang prima tetapi juga pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan," pesan Mas Dhito dalam sambutan yang dibacakan Wabup, Dewi Mariya Ulfa.
Upaya perbaikan yang terus dilakukan Pemkab Kediri dibuktikan dengan diraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada 2022.
Selain itu, Pemkab Kediri memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 7 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur.
Sebelumnya, hasil survei penilaian integritas yang dilaksanakan oleh KPK pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten kediri memperoleh nilai 77,80 dengan ranking 11 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Mbak Dewi sapaan Dewi Maria Ulfa mengungkapkan, sebagaimana pesan bupati. “SKPD yang mengampu area intervensi dalam MCP diharapkan terus berkomitmen mencapai hasil maksimal,” ujar Wabup
Ditambahkan, inspektorat selaku admin MCP Kabupaten Kediri diharapkan terus melakukan koordinasi dan evaluasi setiap triwulan bersama admin setiap area pada SKPD untuk memantau perkembangan dan mencari solusi atas kendala dalam pelaporan MCP.
Sementara itu, Pelaksana Harian (PLH) Direktur Wilayah III KPK Bidang Koordinasi dan Supervisi, Sri Kuncoro Hadi dalam kesempatan itu menyampaikan, pihaknya terus mendorong pemerintahan di Kabupaten Kediri jauh dari korupsi.
"Tahun ini mendekati tahun hangat menjelang 2024. Hati-hati, maksudnya di tahun inilah diharapkan kita melakukan pesta (demokrasi) yang adem dan tidak melakukan tindakan koruptif," pesannya (*)
Reporter: Gatot Sunarko/Diskominfo
.jpg)
.jpg)
