20 April 2025

Get In Touch

Kejar Target Penurunan Stunting, Wawali Kota Malang Tekankan Optimalisasi Anggaran

Wakil Wali Kota sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, saat menandatangani berita acara terkait komitmen Percepatan Penurunan Stunting, Rabu (30/8/2023). (Santi/Lenteratoday)
Wakil Wali Kota sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, saat menandatangani berita acara terkait komitmen Percepatan Penurunan Stunting, Rabu (30/8/2023). (Santi/Lenteratoday)

MALANG (Lenteratoday) - Melalui agenda Rembuk Stunting 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berkomitmen untuk mengerjar target penurunan angka stunting. Wakil Wali Kota sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menyoroti perlunya optimalisasi anggaran dengan lebih efektif dalam penanganan tersebut.

Pria yang akrab dengan sapaan Bung Edi ini mengatakan bahwa perhatian dari pemerintah pusat dan daerah terhadap penurunan stunting sangatlah tinggi, terlihat dari alokasi dana yang signifikan. Pihaknya juga menyebut bahwa anggaran sebesar Rp 300 miliar telah dialokasikan Pemkot Malang untuk program-program penanganan stunting.

"Oleh karena itu, di sini kita ingatkan kembali program-program penanganan stunting harus betul-betul tepat sasaran dan tepat waktu. Jadi jangan bangga dengan anggaran besar, tapi lihatlah hasil dari penggunaan atau pengelolaan anggaran tersebut," ujar Bung Edi, ditemui usai acara tersebut, Rabu (30/8/2023).

Edi juga menambahkan bahwa waktu yang tersedia sangatlah penting dalam pencegahan stunting. Di mana 1000 hari pertama kehidupan bayi, menurutnya memiliki peranan besar dalam mencegah risiko tersebut.

Lebih lanjut, salah satu titik penting yang disorotinya, yakni perlunya kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait. "Contoh, program gemar makan ikan yang jadi wewenang Dispangtan. Kalau dilakukan menyasar tepat di wilayah yang ada indikasi risiko, kan kena betul. Bukan formalitas atau seremonial saja," tambahnya.

Dalam konteks ini, pertemuan dan kesepakatan dalam Rembuk Stunting menjadi langkah kunci dalam memastikan kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan hasil yang ingin dicapai. "Harapannya hanya satu, supaya target bisa tercapai, yakni 14 persen di tahun 2024. Dan 2030 targetnya sudah bisa tuntas. Kalau di tahun 2023 target kita di 16 persen," tutupnya.

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, bersama Perwakilan OPD Terkait, usai menandatangani berita acara Percepatan Penurunan Stunting, Rabu (30/8/2023). (Santi/Lenteratoday)

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menambahkan bahwa pendampingan pada pasangan usia subur dan bagi calon pengantin (catin) merupakan bagian dari langkah preventif yang dilakukannya.

"Jadi di kami ada namanya Duta Generasi Berencana (Genre), melalui itu kami memberikan sosialisasi di masing-masing sekolah, terkait dengan Keluarga Berencana. Kemudian untuk catin, itu kami bekerjasama dengan KUA. Jadi ada yang masa sosialisasi pra nikah 3 bulan," jelasnya.

Dalam hal alokasi anggaran, ia mengungkapkan bahwa program penanganan stunting di Dinsos Kota Malang, memerlukan dana sekitar Rp 1 miliar lebih. Di mana mayoritas anggaran tersebut, menurutnya digunakan untuk program bantuan sosial dan pendampingan keluarga.

"Terus kemudian terkait dengan dapur sehat juga, itu ada di masing-masing kelurahan khususnya untuk penanganan stuntet. Karena sebenarnya kalau ngomong stunting, di Kota Malang ini gak begitu banyak. Cuman memang angka stuntetnya kan hampir 3 ribuan. Artinya, yang kami tangani itu lebih ke yang risiko stunting agar tidak naik menjadi stunting," tukasnya.

Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.