SURABAYA (Lenteratoday) - Sementara itu MenkoPolhukam RI, Mohammad Mahfud MD, menyatakan bahwa kesiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah mencapai 99 persen. Dia juga menandaskan bahwa untuk tindak kerawanan dinilai sama saja, artinya tidak ada daerah yang lebih rawan.
“Untuk memastikan dan memberikan keyakinan kepada kita, pertama bahwa Pemilu tahun 2024 itu insya Allah 99% sudah siap dan jadi, Insyaallah, sehingga jangan ada keraguan. Yang kedua untuk membekali kepada para petugas dan kepada rakyat agar dilaksanakan pemilu yang berkualitas baik kepada penyelenggara maupun kesadaran rakyat sendiri untuk berpemilu,” katanya setelah membuka Forum Diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Wujudkan Pemilu Bersih di Surabaya, Selasa (8/8/2023).
Dia menandaskan kesiapan itu dibuktikan dari hasil pantauan ke berbagai daerah di Indonesia. “Kami berkeliling ke berbagai tempat terutama di daerah-daerah yang Pemilunya selalu meriah, meriah dalam arti semangatnya berlebih dibandingkan dengan daerah-daerah lain pada umumnya dan penduduknya padat seperti di Jawa Timur ini,” sambungnya.
Terkait dengan kerawanan, dia mengatakan bahwa untuk kerawanan dalam arti titik tempat, maka dia menilai semua tempat sama saja dan tidak ada daerah yang lebih rawan. Namun, jika titik kerawanan dalam artian isu, maka ada kerawanan pada politik uang dan kekurangan-kekurangan lainya terutama hoax atau berita-berita bohong.
“Nah, itu karawanan di bidang itu saja, tetapi secara umum kita siap dan secara umum. Dulu kekhawatiran luar bisa terjadi, apakah rakyat bisa berpartisipasi? ternyata tingkat partisipasi Pemilu di Indonesia terutama kalau diukur saja dari Pilkada tahun 2020 itu terbesar bukan hanya sepanjang sejarah Indonesia, tetapi di seluruh dunia mencapai 73%. Nah yang berpartisipasi secara rata-rata di Indonesia tidak pernah dicapai negara lain dan waktu lain,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyiapkan lima langkah untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang kondusif. Lima langkah antisipasi ini penting dilakukan untuk mewujudkan Pemilu yang tertib, damai dan kondusif. Terlebih, pesta demokrasi selalu disambut meriah oleh masyarakat termasuk di Jatim.
"Jumlah penduduk Jawa Timur berdasarkan data BPS dan hasil sensus penduduk tahun 2020 itu 40,67 juta jiwa. Pada Pemilu 2024 nanti jumlah pemilih tetap di Jawa Timur sejumlah 31,402 juta pemilih. Oleh karena itu dibutuhkan langkah preventif untuk menjaga susana agar tetap kondusif," ujarnya.
Khofifah kemudian merinci lima langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Pemilu tersebut. Yang pertama yaitu seluruh elemen masyarakat harus menghindari politisasi birokrasi dengan jalan menempatkan ASN pada posisi netral. Berikutnya, dalam kampanye juga harus dihindarkan penggunaan fasilitas negara.
Yang kedua, adalah menghindari politik uang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Ini berarti ikut mengedukasi masyarakat untuk tidak terpengaruh money politics.
"Selanjutnya adalah menghindari penggunaan ujaran kebencian, SARA, hoax, ataupun kampanye hitam melalui media massa dan ruang publik. Keempat, setiap pelanggaran pemilu harus ditindak tegas demi Pemilu yang berintegritas dan berkualitas," terangnya.
Yang kelima, lanjut Khofifah, semua pihak harus menggunakan jalur hukum dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Sehingga, semua konflik bisa diselesaikan secara adil dan penuh transparansi.
"Untuk mewujudkan suasana yang kondusif , saya minta kerjasama semua pihak untuk berpartisipasi dalam kesuksesan Pemilu yang akan datang. Karena seperti pesan Pak Mahfud Menkopolhukam, Pemilu bertujuan mencari pemimpin bersama bukan mencari musuh. Jadi perlu untuk menjaga keamanan dan kedamaian di masa ini," pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
