KOLOM (Lenteratoday) -Kritik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh soal program revolusi mental berujung panjang. Komentar itu ternyata menyinggung PDI Perjuangan (PDIP) dan direspons oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.
Presiden Joko Widodo menanggapi sindiran yang menyebut gagasan revolusi mentalnya hingga kini belum maksimal. Jokowi mengatakan hal-hal yang belum maksimal akan dioptimalkan.
"Ya semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan," jelas Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7/2023).
Bermula dalam acara Apel Siaga Perubahan Partai NasDem yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Minggu (16/7/2023). Saat itu, Surya Paloh memberikan pidato politiknya.
Pada kesempatan itu Surya mengatakan program revolusi mental yang diusung oleh Jokowi pada 2014 hingga kini masih jauh dari kenyataan.
Dia menyebut bahwa gerakan perubahan yang diusung Jokowi sembilan tahun lalu sama dengan yang diusung oleh Nasdem. Nilai perubahan yang dimaksud yakni Revolusi Mental.
Menurutnya, gagasan itu sejalan dan senafas dengan apa yang dikedepankanNasdem. Seperti diketahui, saat itu NasDem merupakan salah satu partai pengusung Jokowi-Jusuf Kalla.
"Itulah ketika pada 2014 Pemilu dengan seluruh kekuatan, harapan, dan energi kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu untuk menjadi Presiden. Kita berikan dukungan secara totalitas," ucap Surya dalam pidatonya.
Namun demikian, timpal Surya, progres revolusi mental masih jauh dari harapan dan belum menjadi kenyataan.
"Tapi sayang seribu sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani kita nyatakan jelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki," tuturnya.
Sentil balik
Sindir menyindir pun jadi arena saling sentil. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir balik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang sebut program revolusi mental Presiden Joko Widodo belum berhasil.
Hasto mengungkapkan, salah satu alasan program revolusi mental belum maksimal karena memang ada yang coba menyalahgunakan kekuasaan lewat Jaksa Agung.
"Dari evaluasi yang dilakukan, salah satu aspek revolusi mental mengalami hambatan karena saat itu ada yang menyalahkan hukum melalui Jaksa Agung sebagai instrumen kekuasannya," ungkap Hasto di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023) malam.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan ke Surya Paloh apabila memang menyampaikan suatu pesan ke publik sebaiknya introspeksi diri terlebih dahulu.
"Sebelum menyampaikan kepada publik, melakukan auto kritik terlebih dahulu, melihat ke dalam, dan itulah yang biasa dilakukan oleh PDI Perjuangan," jelas Hasto.
Dia mengatakan sebenarnya tak ingin mencampuri urusan partai lain. Meski demikian, jika partai itu sudah menyenggol Presiden Jokowi maka akan diladeni PDIP.
"Ya sebaiknya daripada memercik air didulang ke muka sendiri, ya lebih baik kalau menyampaikan ke kepada masyarakat itu harus disertai suatu kajian yang objektif," ucapnya.
Sebagai informasi, pada 2014 hingga 2019, kursi jabatan Jaksa Agung duduki oleh mantan kader Partai NasDem Muhammad Prasetyo. Penunjukkan Prasetyo sempat dikritik karena dinilai sebagai titipan partai.
Adapun, Surya Paloh mengatakan bahwa revolusi mental yang diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 saat ini masih jauh dari kenyataan.
Hal itu disampaikan Surya pada pidato politiknya di acara Apel Siaga Perubahan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (16/7/2023). Pada pidatonya, dia menyebut bahwa gerakan perubahan yang diusung Jokowi sembilan tahun lalu sama dengan yang diusung oleh Nasdem.
Nilai perubahan yang dimaksud yakni Revolusi Mental. Menurut Surya, gagasan itu sejalan dan senafas dengan apa yang dikedepankan Nasdem. Seperti diketahui, saat itu Nasdem merupakan salah satu partai pengusung Jokowi-Jusuf Kalla.
"Itulah ketika pada 2014 Pemilu dengan seluruh kekuatan, harapan, dan energi kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu untuk menjadi Presiden. Kita berikan dukungan secara totalitas," terang Surya (*)
Editor: Arifin BH, berbagai sumber
.jpg)
.jpg)