SURABAYA (Lenteratoday) – Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya mendorong agar dilakukan pemetaan dan rasionalisasi terhadap kebijakan zonasi PPDB terutama jenjang SD - SMP karena merupakan kewenangan kota Surabaya.
“Tentu tidak semua kelurahan punya sekolah Negeri , seperti Morokrembangan penduduknya padat tapi tidak punya SMP Negeri . Jadi harus ada kebijakan seperti kuota khusus zonasi atau penambahan rombel bahkan disiapkan sekolah swasta yang mampu menampung warga tidak mampu,” kata Achmad Hidayat Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota, Senin (15/5/2023).
Wakil Kepala Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Kota Surabaya ini juga mengapresiasi upaya pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi – Armuji. Dimana, melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang akan membagi jalur zonasi menjadi dua.
Sehingga, kelurahan di luar wilayah SMP Negeri memiliki kuota untuk dapat di terima di Sekolah Negeri. “Ini patut didukung dan disosialisasikan, sehingga semua memahami,” imbuhnya.
Achmad Hidayat mengaku, masalah zonasi ini berdasar keluhan dari warga yang mengadu padanya saat acara Sapa Warga di Kelurahan Kemayoran , Kecamatan Krembangan pada Minggu (14/5/2023) malam. Acara tersebut dihadiri ratusan warga yang dominan ibu - ibu.
Dia menandaskan bahwa dalam pertemuan itu sejumlah warga mengungkapkan sejumlah uneg - unegnya, diantaranya terkait dengan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Kami kesulitan bagi kecamatan yang tidak memiliki sekolah , sehingga saat pendaftaran zonasi selalu tidak katut sehingga haru masuk sekolah swasta,” kata Mardiana, salah satu warga setempat.
Dalam momen sapa warga tersebut juga digunakan untuk menyampaikan keputusan PDI Perjuangan yang telah mencapreskan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 , selain itu sejumlah informasi mengenai pendidikan dan kesehatan juga disampaikan secara gamblang. (*)
Sumber : rls | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
