MALANG (Lenteratoday) –Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB-UB) mengadakan dialog ekonomi dengan tema “Membangun Citra Politik dalam Perspektif Ekonomi” pada hari Jumat (12/5/2023)
Acara ini membahas mengenai dampak Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia melalui money injection.
Menurut Peneliti Senior PPKE FEB-UB, Joko Budi Santoso, S.E, M.E, Pemilu 2024 akan memberikan kontribusi sekitar 1,5-2 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) melalui money injection dari peserta pemilu, termasuk belanja partai dan belanja calon legislatif.
“Selain itu, pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar Rp 76,6 triliun, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Dimana angka tersebut akan ditambah oleh APBD rata-rata sekitar Rp 80 miliar, setiap kabupaten dan kota,” ujar Joko, dalam kegiatan dialog tersebut, Jumat (12/5/2023).
Joko menambahkan, banyak sektor yang akan terdampak dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak nantinya. Menurutnya, Pemilu akan mampu menggerakkan perekonomian di sektor UMKM hingga kebutuhan logistik Pemilu.
“Pesta demokrasi ini akan menggerakkan perekonomian daerah melalui UMKM, percetakan, merchandise, serta logistik pemilu. Termasuk fresh money maupun sembako yang diterima masyarakat sebagai bagian dari kampanye merebut hati suara pemilih akan mendorong daya beli masyarakat,” imbuh Joko.
Namun, Joko menekankan bahwa bakal calon legislatif (bacaleg) harus lebih selektif dalam menggelontorkan biaya kampanye. Salah satunya dengab memprioritaskan usulan masyarakat yang bersifat produktif, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan bantuan alat produksi serta teknologi tepat guna bagi kelompok UMKM.
“Hal ini dianggap sebagai investasi yang memiliki dampak jangka panjang bagi perekonomian,” lanjutnya.
Selain itu, sistem kampanye dengan mendekati komunitas dan kelompok masyarakat, menurutnya juga dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk membangun citra politik dan menggaet suara pemilih.
“Pemerintah daerah juga akan memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak reklame atas pemasangan baliho, banner, videotron, dan jenis APK lainnya,” tukas Joko.
Terpisah, Anggota Bawaslu Kota Malang, Erna Al Maghfiroh, mengimbau agar bakal caleg dapat menghindari money politic, sebab hal tersebut akan melanggar Undang-Undang.
Sementara itu, Praktisi Komunikasi dari Darco Brand & Communication, Dansis Kirana, mengamini pernyataan Joko bahwa bakal caleg harus memiliki strategi yang tepat dalam mencitrakan diri pada konstituen sesuai dengan segmen, usia, dan karakteristik masyarakatnya.
“Diharapkan masyarakat semakin dewasa dalam berpolitik dan cerdas dalam memilih sehingga melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah memperjuangkan dan mewujudkan kemajuan,” tegas Dansis.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)
