KEDIRI (Lenteratoday) - Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar, beberkan trik kendalikan inflasi dan penanganan stunting Kota Kediri di forum Leader Public Talk and Press Conference APBN KiTA Regional Jatim.
Acara yang digagas Perwakilan Kementerian Keuangan Jatim periode 28 Februari 2023 berlangsung di Ruang Panjalu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Rabu (29/3/2023).
Kota Kediri menjadi tuan rumah kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber; Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim Taukhid, Kepala KPwBI Kediri Choirur Rofiq, dan Kepala OJK Kediri Bambang Supriyanto.
"Beberapa waktu lalu Bapak Presiden dan Bu Sri Mulyani menyampaikan peranan APBN yang optimal saat ini dipengaruhi kebijakan fiskal. Berfokus pada stabilisasi harga dan melindungi daya beli masyarakat. Mengenai hal tersebut Pemkot Kediri berkomitmen pada dua hal tersebut," ujar Walikota Kediri saat membuka acara.
Abdullah Abu Bakar menjelaskan, sejak 2015 Pemkot Kediri bersama Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Kediri dan stakeholder terkait serius mengendalikan inflasi. Pemkot Kediri mendesain APBD untuk bisa mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya.
“Salah satunya dengan memberikan biaya transportasi dan menggelar pasar murah sehingga harga di Kota Kediri stabil. Serta menjaga ketersediaan barang dan stoknya. Apabila inflasi terkendali, daya beli masyarakat tetap stabil dan biaya hidup terjangkau,” imbuh walikota.
"Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa kendalikan. Kita sediakan anggaran di perencanaan APBD-nya. Sampai bulan Februari 2023 ini tingkat inflasi bulanan kita berada di angka 0,16 persen," jelas walikota.
Walikota Kediri juga menerangkan Pemkot Kediri telah mengimplementasikan berbagai program tahun ini yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia dan pemantapan pemulihan ekonomi daerah.
Hal ini mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKPP 2023, yakni 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'. Utamanya arahan Presiden Jokowi pada seluruh Pemda memprioritaskan belanja produk dalam negeri, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Pemkot Kediri memprioritaskan belanja produk UMKM dan produk yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. Untuk penanganan kemiskinan Pemkot Kediri menjalankan berbagai program kegiatan. Antara lain, bantuan modal, pelatihan kerja berbasis kompetensi, dan penataan iklim investasi dengan kemudahan perizinan.
"Kita juga ada tagline Nglarisi Dagangane Tanggane. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Kota Kediri 2022 sebesar 3,95 persen ini meningkat dibanding 2021 sebesar 2,5 persen. Saat pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kota Kediri sempat terkoreksi," ujarnya.
Sementara untuk penanganan stunting juga dialokasikan di APBD. Untuk edukasi dan penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bergizi dan beragam melalui Prodamas. Setiap RT menganggarkan Rp 1-2 juta rupiah untuk diberikan Posyandu yang kegunaannya untuk PMT balita.
Berbagai program dan stimulus ini merupakan bentuk upaya menjamin kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. "Masalah stunting ini harus dikerjakan bersama. Saya nanti juga minta bantuan kepada KPPN, BI, dan stakeholder lain untuk ikut menangani ini dengan cara menanggung anak-anak yang stunting,” ungkap walikota.
“Nanti bahan makana kita titipkan kepada tukang sayur yang biasa ada di daerah mereka jadi kita intervensinya setiap hari," ujarnya.
Acara ini digelar secara luring dan daring. Turut hadir Kepala KPPN Kediri Nurwedi Tjahjono, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Sunaryo, Local Expert Kemenkeu Jatim Rudi Purwono dan Nurkholis, Kepala Bappeda se-Kediri Raya, Kepala BPPKAD se-Kediri Raya, BKD se-Kediri Raya,
Tampak hadir juga Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Kediri Herwin Zakiyah, Akademisi, para insan media, para pejabat eselon II Kemenkeu Jatim, dan tamu undangan lain. (*)
Reporter: Gatot Sunarko | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
