BATU (Lenteratoday) – Melalui kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2023, kecamatan Junrejo telah memunculkan sebanyak 4 isu strategis dan 71 usulan prioritas yang siap untuk dilakukan penanganan serta penuntasan lebih lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Batu.
“Dalam Musrenbang kali ini, tak lepas dari isu strategis, dimana ada 4 isu yakni penanganan stunting, penanganan inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, dan pemilu serentak 2024,” ujar Camat Junrejo, Dian Saraswati, dalam sambutannya di acara tersebut, Rabu (22/2/2023).
Mengenai stunting, Dian mengaku bahwa sebanyak 374 balita di wilayahnya masuk dalam kategori stunting. Hal tersebut diketahui berdasarkan data dari bulan timbang yang dilakukan pada bulan Agustus 2023.Oleh karena itu, pihaknya menekankan agar adanya kerjasama antara pemerintah Kecamatan Junrejo bersama dengan Pemkot Batu dalam menurunkan angka stunting.
“Stunting di wilayah Junrejo dari hasil bulan timbang Agustus 2022 sebanyak 374 balita. Ini butuh kerjasama agar bagaimana kita bisa menangani dan menurunkan angka stunting,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Dian memaparkan bahwa sesuai dengan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, diketahui sebanyak 1.011 jiwa terindikasi dalam kemiskinan ekstrem di wilayah Kecamatan Junrejo.
“Kemarin mendapatkan data dari Dinas Pemberdayaan, yang mungkin terindikasi kemiskinan ekstrem, desil 1 dan desil 2 sebanyak 1.011 jiwa. Dan kita kemarin sudah bersurat kepada desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi,” ujar Dian.
Lebih lanjut, Dian menyebut dengan adanya verifikasi, diharapkan dapat mengetahui secara pasti mengenai data-data terbaru penduduk yang masih tergolong kemiskinan ekstrem dan penduduk yang telah dinyatakan keluar dari garis kemiskinan ekstrem, di wilayah Junrejo.
“Jadi ketika memang warga kita sudah terindikasi sebagai kemiskinan ekstrem berarti data tersebut tetap kita tampilkan. Tapi, setelah verifikasi beliau itu sudah mentas dari kemiskinan. Berarti kami harap agar datanya untuk bisa dihapus,” imbuhnya.
Disisi lain, 2 isu berikutnya yang juga turut dibahas dalam Musrenbang tersebut yakni, penanganan inflasi serta pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Dimana terkait dengan penanganan inflasi, pihaknya mengatakan akan bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Diskumdag Kota Batu.
“Nah kalau Pemilu serentak, di lingkungan kami meskipun terbatas ruangan tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi hal tersebut,” lanjutnya.
Diakhir, Dian juga menyebutkan bahwa terdapat 71 usulan prioritas, yang tercantum dalam daftar rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan, yang selanjutnya diintegrasikan dengan program prioritas pembangunan daerah Kota Batu.
“Dimana hasil kegiatan Pra-Musrenbang yang akan diusulkan menjadi usulan prioritas, dari total 217 usulan telah disepakati sebanyak 71 usulan. Mayoritas yang diusulkan adalah infrastruktur dengan OPD terkait yakni PUPR. Kemudian dari total 71 usulan tersebut memerlukan anggaran keseluruhan sekitar Rp 25 miliar,” tukasnya.
Terpisah, Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menghendaki bahwa terdapat banyak hal yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Yang memerlukan sinergitas dari Pemerintah Kecamatan Junrejo maupun seluruh jajaran OPD Pemkot Batu.
Terlebih terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem. Aries bahkan mengintruksikan agar semua OPD, tidak terbatas pada tusi dalam penanganan usulan prioritas. Agar dapat turun langsung mempercepat intervensi penurunan angka kemiskinan ekstrem di masyarakat Junrejo.
“Saya meminta seluruh OPD harus turun ke seluruh masyarakat yang miskin, apapun bentuknya itu akan kita intervensi. Apakah itu nanti mereka akan mengintervensi dengan pemberian makanan bergizi setiap minggunya, atau juga memberikan bantuan tunai, terserah. Apapun itu yang penting OPD ini semua turun,” jelas Aries.
Dengan gerak bersama dari 30 OPD yang dimiliki oleh Kota Batu, sambungnya, maka akan semakin mempercepat proses penanganan kemiskinan ekstrem. “Kita punya 3 kecamatan dengan 19 kelurahan, itu kan jumlah yang sedikit. Kita punya 30 OPD, belum lagi swasta juga turun. Pasti selesai masalah ini. Tinggal kemauan saja. Belum lagi kita punya banyak pengusaha disini yang bisa di CSRkan dan ikut membantu mengatasi masalah tersebut,” pungkas Aries. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
