SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jatim, Deni Wicaksono,mengkritik Pemprov Jawa Timur tidak cepat dalam melakukan penanganan penyebaranCovid-19. Dikatakan Deni, mulai dari aspek penanganan kesehatan hingga jaringpengaman sosial tidak mencerminkan langkah terobosan yang progresif.
”Program dan kegiatan yang dilakukan oleh PemerintahProvinsi Jawa Timur terkesan hanya dipermukaan dan tidak tepat sasaran,,” ujarDeni di Surabaya, Minggu (10/5/2020).
Dari aspek penanganan kesehatan, Deni menilai, Pemprov Jatimkurang mengantisipasi ledakan pasien Covid-19 sehingga daya tampung rumah sakitrujukan sudah sangat kurang. Bahkan, sudah kelebihan kapasitas alias tidakmampu menampung jumlah pasien.
Di beberapa daerah, sejumlah pasien Covid-19 tidak dirawatdi RSUD rujukan di daerah tersebut, tapi harus dibawa ke luar kota/kabupatenkarena RSUD-nya sudah penuh.
”Baru beberapa waktu terakhir ini Pemprov Jatimmempersiapkan rumah sakit darurat. Semestinya jika sejak awal menggandeng pakarepidemologi, kita bisa membaca pola penyebaran penyakit, sehingga semestinyasejak April sudah menyiapkan RS darurat dan langkah-langkah antisipasilainnya,” jelas Deni.
Politisi muda itu juga menyoroti penyediaan alat pelindungdiri (APD) yang sangat kurang. Jangankan di Puskesmas dan RS non-rujukan, di RSrujukan saja juga masih sangat kurang.
Penanganan terhadap klaster-klaster penyebaran juga relatiflambat, sehingga virus sudah telanjur menyebar. ”Khususnya klaster Temboro,Magetan. Ini sangat disayangkan,” ujar Deni yang terpilih sebagai anggota DPRDJatim dari dapil Jatim IX, termasuk di dalamnya Kabupaten Magetan.
Adapun terkait jaring pengaman sosial, Deni meminta PemprovJatim untuk memperluas penerima bantuan. ”Pada tahap berikutnya, masihdimungkinkan ada penambahan dari skema yang ditawarkan Pemprov Jatim saat ini,karena kami melihatnya masih kurang. Dampak Covid-19 ini sangat luas, sehinggaPemprov Jatim bisa menambah lagi anggarannya,” papar Deni.
Deni menambahkan, skema jaring pengaman sosial Pemprov Jatimhanya menjangkau 1,08 juta penerima manfaat, yaitu sekitar 333 ribu untukprogram top-up BPNT (bantuan pangan non tunai) warga di kelurahan dan 750.000keluarga untuk program bantuan pangan.
Dari 750.655 penerima bantuan pangan, itu pun 95.000 diantaranya dikhususkan untuk warga Jatim yang tinggal di perantauan atau warganon-Jatim yang tinggal di Jatim.
”Sedangkan sekarang banyak perantauan warga Jatim yangpulang kampung ke Jatim, ini perlu diperhatikan. Pemprov Jatim perlu melakukanpendataan secara lebih cermat dan membikin skema yang lebih luas untuk membantumereka,” tutupnya.
.jpg)
.jpg)
