MALANG (Lenteratoday) –Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, meminta, pejabat publik harus mempunyai target kerja yang berdampak bagi masyarakat luas. Hal itu disampaikan ketika memberikan arahannya dalam rangka kunjungan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (17/2/2023).
“Harus ada target yang berdampak. Jangan sampai nanti ada orang yang ngomong, birokrasi ini sibuk dari pagi sampai sore. Tapi dampak ke rakyatnya belum terasa. Oleh karena itu, begitu kami dilantik dan atas saran Pak Presiden, kami tetapkan adalah reformasi birokrasi tematik,” ujar Azwar Anas.
Anas menambahkan, Reformasi Birokrasi (RB) berjalan dengan baik, maka ada 3 hal yang harus dilaksanakan oleh pejabat publik dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Mulai dari pengentasan masalah kemiskinan hingga transformasi digital.
“Jadi kalau RB nya bagus, itu kemiskinannya harus turun, investasinya harus nambah. Kemudian, digitalisasinya harus jalan,” serunya.
Transformasi digital disebutkannya penting dilakukan pada era globalisasi saat ini. Terlebih apabila pejabat publik ingin mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar. Sebab dikatakannya, apabila digitalisasi pada pemerintahan birokrasi berjalan dengan baik. Maka pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat, bagus, murah, dan akuntabel.
Tidak berhenti disitu, Anas juga menekankan perlunya penerapan menyeluruh bagi para pejabat publik untuk belanja produk UMKM melalui E-Catalog. Sebab, dengan melakukan hal tersebut, pihaknya optimis bahwa penyerapan anggaran akan lebih maksimal dan transparan.
“Belanja produk lokal di E-Catalog harus tumbuh. Karena kalau itu jalan, pasti lebih transparan. Dan penyerapan anggaran akan lebih cepat. Saya kira itu. Jadi tadi kami minta agar birokrasinya jalan, sebagai upaya kedepan agar dampak yang dirasakan rakyat dapat lebih baik,” tuturnya.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)
