PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Tema besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Plangka Raya adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Skala prioritas pembangunan difokuskan pada pemulihan ekonomi di sektor Industri, pariwisata dan investasi. Selain itu juga reformasi sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial serta sistem ketahanan bencana.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ted Apry Mahendra, mengatakan PDIP Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) memastikan anggaran RAPBD 2023 pro-rakyat. "Keberpihakan pada rakyat harus dijadikan pedoman oleh Pemkot dalam menyusun dan merencanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19," papar Ted, Jumat (18/11/2022).
Berdasarkan pidato pengantar Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin, yang menyebutkan penyusunan RAPBD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan menitikberatkan pada pembangunan sektor essensial.
Fraksi PDIP sendiri, dapat menerima RAPBD tersebut untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut untuk naik ke tahapan selanjutnya, untuk kemudian nantinya disahkan menjadi Perda tentang APBD 2023."Proses ini memang harus dilalui agar pembangunan di Kota Palangka Raya semakin terarah dan terukur, sebagaimana kita semua harapkan," ungkapnya.
Lebih lanjut legislator yang duduk sebagai Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya ini menjelaskan, ada beberapa catatan yang pihaknya sampaikan kepada Pemkot Palangka Raya. Adapun catatan tersebut diantaranya, Pertama, menjelang masa akhir periode kepemimpinan Kepala Daerah, pihaknya mengingatkan agar seluruh kebijakan anggaran yang disusun, mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Yang Kedua, Fraksi PDIP mengapresiasi kinerja Kepala Daerah beserta seluruh jajarannya, atas semangatnya untuk melakukan perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik bagi pertumbuhan pembangunan di kota setempat. Namun dengan tetap mengedepankan asas kepatutan dan norma-norma sosial yang berlaku, sehingga niat baik dari Pemkot tidak menimbulkan reaksi negatif di masyarakat.
"Sejauh ini kebijakan yang dikeluarkan Pemkot setempat baik dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, fraksi PDI Perjuangan berkomitmen mengawal dan menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan jika ada kebijakan yang tidak pro rakyat dibawah kepemimpinan bapak Fairid Naparin," tegasnya.(*)
Reporter : Novita | Editor: Widyawati
.jpg)
.jpg)
