Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Mahasiswa PMII Malang Gelar Panggung Suara di Depan Gedung DPRD Kota Malang

MALANG (Lenteratoday) – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Malang turun ke jalan dalam aksi tolak keras kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin (12/9/2022). Ada yang berbeda pada kegiatan yang sudah menandai terlaksananya 4 kali aksi mahasiswa Malang turun ke jalan, yakni adanya panggung kecil yang mereka sebut sebagai panggung suara, yang ditempatkan di depan gedung DPRD kota Malang.

"Mahasiswa lagi lagi datang membawa aspirasi rakyat yang merasa tercekik, merasa tertindas oleh kenaikan BBM ini. Disini kita kembali menghidupkan jiwa-jiwa aktivis yang dulu gugur oleh birokrasi yang keliru,” seru salah satu orator yang berasal dari Komisariat PMII Fakuktas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, Senin (12/9/2022).

"Kita tidak ingin dana BBM digeser menjadi BLT, karena sejatinya pemerintah wajib memberikan bantuan pada rakyat tanpa harus menunggu adanya momen tertentu seperti kenaikan harga BBM ini. Jangan mau kita diperdaya oleh pemerintah, kita tolak ini bersama-sama," imbuhnya dengan suara lantang.

Saat sedang melangsungkan agenda upaya menolak keras kenaikan BBM bersubsidi, ada satu momen dimana seorang ojek online datang memberhentikan kegiatan massa untuk memberikan 1 dus air mineral.

“Saya sebagai warga yang sangat terdampak kenaikan BBM ini, mendukung kegiatan mahasiswa! Jangan sampai kita sebagai rakyat kecil tertindas di negara kita sendiri. Terusno aksimu mas, mbak (lanjutkan aksinya, mas dan mbak mahasiswa) terimakasih sudah mewakili rakyat menengah ke bawah seperti saya ini,” ucapnya kepada para mahasiswa aksi.

Suara rakyat selanjutnya diwakilkan oleh mahasiswa perwakilan Rayon Pancasila Universitas Brawijaya (UB). Mahasiswa tersebut mengatakan dengan keras bahwa apapun dalih pemerintah yang menyatakan bahwa APBN mengalami surplus dan pertumbuhan ekonomi meningkat, tidak sebanding dengan kondisi saat ini yang memperlihatkan perekonomian tidak memihak pada rakyat kecil.

“Daripada bapak atau ibu menaikkan harga BBM kenapa tidak menaikkan pajak-pajak untuk orang kaya. Tolong alihkan surplus APBN tersebut kepada kesejahteraan masyarakat. Bagaimana para anggota dewan menjamin bahwa BLT sampai dan diterima oleh rakyat,” serunya di akhir orasi.

Dalam kesempatan ini, Walikota Malang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Erik Setyo Santoso, Ketua DPRD kota Malang, diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah Jubair beserta perwakilan 6 fraksi partai politik mengungkap kesepakatan untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menerima tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa PMII Malang.

Adapun 6 tuntutan yang disampaikan oleh Ketua PMII Malang pada aksi massa kali ini adalah menuntut secara tegas kepada pemerintah dan pihak terkait untuk menurunkan kembali harga BBM subsidi. Kedua, mendesak pemerintah untuk secara serius dan bersungguh sungguh memberantas mafia BBM. Ketiga, yakni mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.

“Selanjutnya, kami menolak segala bentuk manipulasi bantuan untuk mengurangi subsidi BBM, kami menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok akibat dampak kenaikan BBM subsidi, kami mendesak pengalihfungsian dana IKN (Ibu Kota Negara) dan infrastruktur untuk kepentingan yang lebih mendesak dalam subsidi,” jelas Muh. Sa’i Yusuf, selaku Ketua PMII Malang.

Setelah penyampaian tuntutan dan pernyataan sikap, nota kesepakatan ditandatangani oleh wakil dari pemerintah kota Malang dan Ketua PMII Malang. Selanjutnya, PMII Malang memberikan waktu 7x24 jam untuk DPRD dan Pemkot dapat menyampaikan tuntutan ke pemerintah pusat.

Reporter: Santi Wahyu | Editor : Endang Pergiwati