APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022 Mengalami Perubahan, DPRD akan Melakukan Kajian Lebih Dalam

MALANG (Lenteratoday) – DPRD Kota Malang akan mengkaji lebih dalam terkait dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2022. Hal tersebut merupakan kelanjutan atas penuturan Walikota Malang, Sutiaji yang menyebutkan adanya pengurangan target anggaran pada pendapatan daerah, khususnya pada anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya diproyeksikan sebesar lebih dari 752milyar rupiah, berkurang menjadi 718milyar 28juta rupiah. Kemudian naiknya target Belanja Daerah sebesar 14%.

“Fokus anggaran sama seperti di KUA-PPAS 2022 tapi ada kenaikan belanja, untuk pendapatan karena pasti masih prediksi semua, dan itu pasti ada kenaikan atau pengurangan. Ketika pendapatan lebih kecil, maka anggaran belanja harus lebih kecil,” ujar Sutiaji ketika ditemui usai menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Kota Malang dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD TA. 2022, Senin (29/8/2022).

Adanya penambahan anggaran pada Belanja Daerah di sektor belanja pegawai, disebutkan oleh Sutiaji bahwa karena pada pembahasan paripurna sebelumnya belum ada anggaran PPPK (P3K).

“Jadi memang ada tambahan anggaran belanja pegawai tapi hanya untuk P3K, kan waktu kemarin (paripurna sebelumnya yang membahas tentang KUA PPAS APBD 2022) belum disebutkan P3K, jadi sekarang tambahan anggarannya sebesar 34milyar rupiah,” terangnya.

Sutiaji kemudian merinci adanya kenaikan pada anggaran belanja sebesar 15% yang diarahkan pada bidang barang dan jasa.

“Ada 15persen itu dialokasikan pada macem-macem, seperti perbaikan taman dan alun-alun Tugu kota Malang, Kemudian juga untuk dialokasikan sebesar 200juta pada 2 event yang akan diselenggarakan di kota Malang, yakni Indonesia Challenge dan Indonesia Open 2022,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengatakan akan melakukan kajian dan telaah lebih dalam terkait Ranperda kota Malang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, bersama 45 anggota dewan dan Badan Anggaran DPRD kota Malang, serta TAPD. Ia menginginkan adanya target PAD yang maksimal dan realistis serta tidak terkesan dinaikkan hanya untuk dapat mencapai target pendapatan.

“Belum tentu juga akan disetujui, makanya akan kita bahas terlebih dahulu, terutama dari sisi PAD, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran. Belum lagi yang PBB kemungkinan dapat kita naikkan lagi. Kita menginginkan ada target maksimal sehingga akan jelas kemampuan PADnya berapa,” tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa semua ranperda 2022 akan dikaji lebih dulu dengan melibatkan narasumber dari akademisi, serta TAPD sebelum nantinya dibahas dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Malang. Made juga menyebutkan pihaknya akan khusus memanggil PUPR untuk memaparkan terkait dengan rencana pembangunan alun-alun Tugu.

“Kami hanya sanksi pada waktu dan peraturannya saja, apakah memungkinkan untuk dilaksanakan, itu saja. Kekhawatiran kami karena alun-alun Tugu merupakan sentra kota Malang, nanti akan lebih bagus atau tidak setelah dibongkar,” tandasnya.

Reporter: Santi Wahyu | Editor : Endang Pergiwati