MALANG (Lenteratoday) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, memberikan perhatian khusus pada kemiskinan ekstrem yang ada di Kota Malang. Menurutnya, perlu ada penanganan serius terkait beberapa masalah kemiskinan tersebut.
“Di Desa Tanjungrejo ini ada beberapa problem yang salah satunya adalah status tanah huniannya karena sebagian besar penduduk desa tersebut tinggal di bantaran sungai. Karena itulah harus ada upaya khusus supaya mereka (warga kemiskinan ekstrem) dapat tinggal di hunian yang layak dengan status tanah yang jelas,” ujar Muhadjir Effendy, ditemui usai meninjau beberapa rumah warga yang terdampak kemiskinan ekstrem di Desa Tanjungrejo, kecamatan Sukun, kota Malang, Rabu (24/8/2022).
Muhadjir kemudian melanjutkan bahwa pihaknya akan mengusulkan ke Menteri Sosial agar para warga desa Tanjungrejo mendapatkan bantuan untuk perbaikan rumah. Kemudian, untuk warga yang belum masuk dalam penerima bansos, ia menghimbau agar dilakukan pendanaan kembali sehingga dapat dimasukkan dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Terkait dengan status tanah beberapa warga yang masih berstatus milik irigasi, Menteri yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut mengaku masih akan dibicarakan dengan pemerintah kota Malang.
“Tadi saya sudah bilang ke Pak Sekda (kota Malang) untuk mestinya pemkot dapat menyiapkan lahan. Kemudian, di sini juga belum ada SMP sehingga dengan sistem zonasi karena ini jaraknya jauh dari sekolah, sehingga peserta didik (Desa Tanjungrejo) kalah dekat. Jadi perlu ada bangunan SMP disini, nanti pemkot juga yang menyiapkan lahan untuk hunian, kalau untuk fisiknya nanti kita upayakan pada PUPR,” jelas Muhadjir.
Lebih lanjut, kondisi kemiskinan ekstrem ini dinilai Muhadjir sangat mengkhawatirkan, mengingat bahwa dengan intruksi Presiden untuk segera melakukan kerja keras demi mengentaskan kemiskinan di Indonesia agar mencapai target 0 kasus kemiskinan di tahun 2024.
“Sekarang kemiskinan nasional kita besarnya 4 persen dari total penduduk yang miskin 9,7 persen. Itu sudah 6 juta banyaknya, bukan angka yang kecil tentunya. Penanganan kemiskinan ekstrem tidak bisa hanya dengan pemberian bansos, tapi harus diperhatikan kondisi rumahnya, sanitasinya, ketersediaan air minumnya, pendidikan anak-anaknya juga harus terjamin. Jadi harus ditangani secara holistik,” jelasnya.
Penyebab kemiskinan ekstrem semakin tinggi dikarenakan pandemi Covid. Adanya Impres No. 4 Tahun 2022 tentang Penuntasan Penanganan Kemiskinan di Indonesia membuat pemerintah harus benar-benar bekerja keras untuk mengatasi masalah tersebut.
“Antara lain penyebabnya itu (pandemi) tapi sebelum ada Covid juga sudah masuk kategori miskin ekstrem. Kalau menurut SDGs, bank dunia mentargetkan kemiskinan ekstrem harus hilang di tahun 2030. Sementara Pak Presiden mentargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dipercepat penanganannya sehingga pada tahun 2024 sudah menyentuh target 0 kemiskinan,” tuturnya.
Ditengah isu sosial kemiskinan ekstrem dari warga desa Tanjungrejo, Muhadjir mengharap adanya bantuan secepatnya dari pemerintah yakni kementerian pertanian untuk memberdayakan aliran sungai yang berada di wilayah pemukiman warga. Sehingga, dapat membantu kesejahteraan warga desa Tanjungrejo nantinya.
“Ini kebetulan ada aliran sungai yang sangat bagus mungkin saja dapat diberdayakan dengan budidaya ikan. Nanti akan kami komunikasikan dengan kementerian pertanian untuk mendapat bantuan bibit dan sebagainya, sehingga nanti juga dapat dipergunakan untuk perbaikan gizi warga, menjadi penghasilan warga,” cetusnya.
Disisi lain, Muhadjir mengungkap bahwa wilayah kemiskinan ekstrem paling berat di Indonesia terdapat di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). “Sekarang kami mentarget untuk penanganan pada 15 provinsi dan 212 kabupaten kota di Indonesia di tahun 2022. Untuk tahun 2023, seluruh provinsi yang terdapat kemiskinan ekstrem akan kita bereskan,” pungkasnya.
Sementara itu, pemerintah kota Malang yang dalam kesempatan kali ini diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyatakan telah mempunyai program lintas perangkat daerah yang melibatkan banyak perangkat daerah untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh Menteri PMK yakni berkaitan dengan masalah kemiskinan warga.
“Kami sudah bekerjasama dengan perangkat daerah dari sektor pendidikan, sanitasi, infrastruktur. Kami juga akan melakukan pengkajian terkait penambahan SMP di desa Tanjungrejo ini, terkait lokasi dan jumlah anak usia sekolah yang membutuhkan, sehingga nanti betul-betul tahu kapasitas kelas dan bangunannya seperti apa,” jelas Erik Setyo Santoso.
Menurut Erik, untuk saat ini salah satu upaya pemerintah kota Malang adalah dengan memberikan fasilitas rusunawa Buring kepada warga kurang mampu.
“Harapannya secara bergantian masyarakat yang membutuhkan, untuk sementara waktu dapat tinggal di bangunan rusunawa Buring. Sambil menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ekonominya juga semakin mapan hingga memiliki hunian sendiri, sementara waktu bisa transit disana,” terang sekda.
Erik juga menegaskan bahwa di kota Malang terdapat sebanyak 6 KK yang terdampak kemiskinan ekstrem. Dan paling ekstrem berada di desa Tanjungrejo ini.
Sejalan dengan Sekda, Lurah desa Tanjungrejo juga memberikan keterangan yang sama terkait jumlah warga yang berstatus miskin ekstrem.
“Empat KK kemiskinan ekstrem di desa Tanjungrejo dari total 6 KK di kota Malang, kategori kemiskinan ekstrem karena kebutuhan ekonomi dasar yang tidak terpenuhi, sandang dan papan serta pangan, tanah masih belum punya hak milik pribadi. Kemudian, penghasilan di bawah Rp 700 rb, serta luas tanah dibawah 7m²,” tandas Muhammad Dol Ajis, selaku Kepala Desa Tanjungrejo, ditemui di acara yang sama. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
