
Pasuruan – Sebagaiupaya mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemic virus corona (Covid-19), PemerintahKabupaten Pasuruan menyiapkan anggaran Rp 8 Milyar. Anggaran tersebut untuk masyarakattak berpenghasilan, bahkan miskin mendadak (Misdak) akibat wabah Covid-19 diKabupaten Pasuruan.
Besaran anggaran itu diambil dari APBDKabupaten Pasuruan 2020. Bantuan terhadap masyarakat terdampak covid-19 yangdiambilkan dari anggaran tersebut bukan dalam bentuk uang tunai, namun bantuanakan diberikan dalam bentuk paket sembako. Paket tersebut akan dibagikan padawarga Kabupaten Pasuruan yang paling terdampak dari sisi perekonomian, sasarannyaadalah para tukang ojek, PKL (pedagang kaki lima), kuli bangunan, tukang becak,dan penerima lainnya.
“Kita sudah merencanakan penganggaran ini.Ini adalah bagian dari upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan darisisi social kemasyarakatan,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan PenangananCovid-19 Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya, Minggu (12/04/2020).
Tekaitdengan pencairan bantuan dan siapa saya yang akan menjadi penerimanya, PemkabPasuruan masih mendata jumlah warga terdampak yang akan menerima bantuan ini. Salahsatu kretesianya adalah masyarakat terdampak yang tidak terdaftar sebagaipenerima bantuan dari Pemerintah Pusat, seperti PKH (program Keluarga Harapan)dan bantuan lainnya.
Diamenandaskan bahwa mereka yang sudah menerima bantuan dari pemerintah pusattidak lagi menjadi perioditas sasaran bantuan Pemkab. Nantinya akan lebihmenitik beratkan pada meraka yang belum terdata dalam bantuan apapun. Dengan demikian,pemberian bantuan akan lebih tepat sasaran dan memenuhi unsur keadilan.
Lebih lanjut pria yang juga menjabatsebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Setda) KabupatenPasuruan itu menegaskan bahwa penyiapan anggaran sebesar Rp 8 Milyar juga dalamrangka menindaklanjuti intruksi Pemerintah Pusat yang meminta semua PemerintahDaerah untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak paling buruk akibatPandemi Covid-19.
“MenteriKeuangan juga sudah menyampaikan bahwa perekonomian Negara bisa minus 0,4persen akibat Covid-19 ini. Maka dari itu, setiap pemerintah daerah harus bisamembantu masyarakat yang terdampak paling buruk, yakni warga miskin dan takberpenghasilan,” terang Anang. (ist)