PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Rencana untuk memberlakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan menggunakan aplikasi di Kota Palangka Raya dinilai belum sesuai.
Terkait hal ini, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, meminta kepada Pemerintah setempat melalui instansi terkait, untuk mempertimbangkan kembali wacana tersebut, karena masyarakat Kota Palangka Raya dinilai belum siap jika aturan tersebut diberlakukan.
"Saya secara pribadi belum setuju jika pembelian BBM Pertalite wajib menggunakan aplikasi diterapkan, ini berkaitan dengan kesiapan masyarakat," papar Ridha, Selasa, (26/7/2022).
Sementara itu ia mengatakan, apabila aturan tersebut diberlakukan di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), justru akan mempersulit masyarakat saat ingin membeli BBM jenis pertalite, apalagi bagi yang belum mengetahui mengenai aplikasi tersebut.
Disatu sisi Ridha mengutarakan jika sebagian besar masyarakat di Kota Palangka Raya masih menggunakan BBM jenis pertalite, jadi jika aturan tersebut diberlakukan tentunya banyak masyarakat yang keberatan karena mempersulit untuk mendapatkan Pertalite.
"Sedangkan untuk mendapat BBM jenis apapun merupakan hak setiap warga negara Indonesia, jadi hendaknya jangan dipersulit," terangnya.
Selanjutnya ia mengatakan, apabila hal tersebut dipaksakan untuk diberlakukan, kenyataannya belum
semua masyarakat memahami teknologi atau aplikasi yang disediakan pihak terkait tersebut. Yang pada akhirnya justru membebani masyarakat.
Lebih jauh Ridha mengatakan jika lebih menyetujui dengan cara pembatasan jumlah pembelian per liternya untuk setiap warga daripada dengan penerapan penggunaan aplikasi.
"Lebih baik mengetatkan pengawasan terhadap SPBU- SPBU dan menindak tegas oknum- oknum yang melakukan penimbunan atau kecurangan," pungkasnya.
Reporter : Novita | Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
.jpg)
