KEDIRI (Lenteratoday) - Bupati Hanindhito Himawan Pramana, akrab disapa Mas Dhito, tengah menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Canda Bhirawa untuk menyerap hasil komoditas petani di saat harga pasaran turun drastis. Upaya itu diharapkan dapat menekan kerugian yang harus ditanggung petani.
Rencana itu disampaikan Mas Dhito setelah mendengar keluhan dari para petani. Dimana saat harga jual komoditas turun, kerugian harus ditanggung petani karena harga jual tidak bisa menutup biaya produksi yang dikeluarkan.
"BUMD yang sekarang ada di Pemkab Kediri ini khususnya adalah BUMD Canda Bhirawa yang sedang kita restrukturisasi, nantinya kita sepakati bagaimana caranya Canda Bhirawa ini bisa menyerap (hasil panen petani)," kata Mas Dhito, Rabu (15/6/2022).
Hasil komoditas pertanian yang bisa diserap BUMD nantinya tidak 100 persen, namun hanya sekitar 25 persen. Penyerapan komoditas tani itu, menurut Mas Dhito bukan dititikberatkan ke jumlah serapan yang banyak, melainkan setidaknya upaya yang dilakukan dapat membantu petani mendapatkan harga yang sesuai.
"Paling tidak di saat harga ini rendah, di sini ada harga bagus yang bisa dibeli. Nah, ini bisa memberikan perhatian atau memberikan atensi kepada penjual atau pembeli yang lainnya," ungkap Mas Dhito.
Kemudian, Mas Dhito juga menjelaskan disaat harga komoditas tengah meroket, pemerintah tidak melakukan kegiatan operasi pasar kepada masyarakat umum. Melainkan kepada pelaku UMKM yang terdampak. "Disaat harga cabai tinggi misalkan, yang kita lakukan itu (operasi pasar) terhadap pelaku UMKM yang terdampak seperti bakul pecel dan pedagang-pedagang yang menggunakan cabai," terangnya.
Sebelumnya dari pertemuan dengan petani di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Papar, Mas Dhito meminta petani menyampaikan harapan kepada pemerintah daerah. Petani pun ada yang mengusulkan supaya pemerintah dapat memberikan bantuan kepada petani saat harga komoditas anjlok.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Anang Widodo menambahkan, pemerintah selama ini memberikan bantuan kepada petani melalui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menekan biaya produksi.
Terkait keluhan petani akan kebutuhan pupuk subsidi, dijelaskan kewenangan pupuk subsidi berada di tingkat produsen. Untuk mengurangi ketergantungan petani akan pupuk kimia, selain program DITO (Desa Inovasi Tani Organik) yang 100 persen organik, saat ini berjalan pula sistem pemupukan 50 persen kimia, 50 persen organik. "Dan contoh demplotnya sudah ada di tiap kecamatan," tambahnya. (*)
Reporter: Gatot Sunarko | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
