Madiun - Dalam waktu dekat Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun akan memberikan bantuan sembako pada keluarga kurang mampu yang terdampak penertiban virus Covid-19. Rencananya alokasi bantuan ini akan dimulai pada April 2020.
Walikota Madiun, Maidi menjelaskan jika saat ini pihaknya sudah masuk dalam tahap inventarisasi data. Hal itu dilakukan agar bantuan merata dan tidak saling tumpang tindih dengan jenis bantuan lain.
"Jadi hari ini kita sudah mulai melangkah untuk dampak sosialnya. Warga tidak mampu yang kena dampak (Covid-19) ini akan kita bantu sembako,’’ katanya usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Covid-19 bersama OPD terkait di ruang 13, Senin (30/3/2020).
Pendataan ini melibatkan para petugas di kecamatan dan kelurahan yang tergabung dalam tim gugus baru guna menangani bantuan sembako di wilayah-wilayah tersebut. Menurut walikota, adanya pendataan ini penting agar bantuan sembako tepat sasaran.
Walikota mengatakan para warga yang sudah pasti mendapatkan bantuan ialah warga yang sudah terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Mantan sekda kota itu menambahkan jika data PKH tersebut mengacu pada data di Kementerian Sosial.
"Nah, Pemkot Madiun menambah jumlah cangkupan dengan menyertakan pekerja informal termasuk PKL. Namun, hanya mereka yang belum masuk dalam PKH," katanya.
"Tentu jangan sampai overlapping. Kalau dalam keluarga itu masuk PKH, tentu cukup satu saja. Tidak dapat lagi biarpun ternyata masuk kategori pekerja informal terdampak. Ini yang masih kita data,’’ tambah walikota.
Walikota menyebut terdapat delapan ribu lebih pekerja informal yang tercatat. Itu mengacu jumlah pekerja informal yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan dibiayai Pemerintah Kota Madiun. Namun, jumlah tersebut masih akan dipilah kembali. Terutama yang sudah masuk program PKH. Di Kota Madiun ada sekitar tiga ribu warga yang masuk PKH tersebut. (Sur)
.jpg)
.jpg)
