LAMONGAN (Lenteratoday) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan menggelar aksi di gedung Pemkab Lamongan. Dalam aksinya mereka mengajukan lima tuntutan kepada Pemkab Lamongan.
Sebelum menjalankan aksinya, para mahasiswa ini berkumpul di gedung Pengurus Daerah Muhammadiyah (PMD) Lamongan dan melakukan longmarch hingga gedung Pemkab Lamongan.
Berbeda dengan tuntutan demo yang sebelumnya dilakukan PMII, HMI dan GMNI. Mahasiswa IMM menambahkan tuntutan tentang penolakan Ibu Kota baru yang berada di Kalimantan.
"Kami memiliki lima tuntutan, yang harus didengarkan dan disampaikan ke Pusat oleh Pemkab dan juga DPRD Lamongan," ungkap Korlap Aksi, David Lubis, saat diwawancarai, Rabu (13/4/2022)
Tuntutan yang disampaikan yakni. Menolak wacana amandemen UUD 1945 dan wacana penundaan Pemilu. Menolak kenaikan harga BBM dan memastikan ketersediaan BBM jenis pertalite. Menolak kenaikan harga minyak goreng dan mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Menolak kenaikan PPN sebesar 11 persen. Dan menolak Pemindahan Ibu kota kemudian mendesak Presiden dan DPR RI Mencabut UU IKN.
"Kami dari IMM Lamongan menolak pemindahan ibu kota karena dari faktor alam akan merusak alam, karena kita tahu Kalimantan adalah paru-paru dunia, kemudian pembangunan IKN ini akan membebani APBN, juga saat ini kita sedang merasakan krisis ekonomi. Sehingga apakah seurgent itu harus melakukan pemindahan ibu kota," tuntut David.
Dalam aksi di gedung Pemkab ini, para mahasiswa ditemui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Lamongan M. Fahrudin, pada pengunjuk rasa Fahrudin mengatakan, Bupati Lamongan berhalangan hadir menemui mahasiswa karena sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Di hadapan mahasiswa, Fahrudin juga membubuhkan tanda tangan di pernyataan sikap para mahasiswa.
"Kami sampaikan bahwa Bupati Lamongan tidak bisa menemui mahasiswa karena sedang ada acara di Brondong," ungkap Fahrudin di hadapan pengunjukrasa.
Dalam aksinnya para mahasiswa mengancam, jika tidak ada tindak lanjut dari Pemkab dan juga DPRD atas untutan tersebut, mereka akan melakukan massa aksi yang lebih besar dengan massa yang lebih banyak.
"Jika tidak ada tindak lanjut kami pasti akan demo kembali dengan massa tang lebih banyak," ungkap David.
Usai melakukan aksi dan mendapatkan tanda tangan dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Lamongan M. Fahrudin atas tuntutan mereka. Massa mahasiswa sempat bertahan di depan Pemkab Lamongan menunggu selama beberapa saat sebelum akhirnya membubarkan diri dengan damai dan tetap dalam kawalan ketat petugas kepolisian. (*)
Reporter : Triwi Yoga | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
