SURABAYA (Lenteratoday) - Kenaikan pertramax per 1 April 2022 menjadi Rp 12.500 sampai Rp 13.500 per liter dari sebelumnya Rp 9.000 sampai Rp 9.400 per liter membuat kaget masyarakat. Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Anik Maslachah meminta supaya kebijakan terseut di-review.
"Sejak awal fraksi/partai kami PKB menginginkan untuk kebijakan itu di-review, karena selama periodisasi kepemimpinan Indonesia Baru kali ini naiknya itu berapa kali lipat itu," kata Anik di DPRD Jatim, Senin (4/4/2022).
Dia menandaskan bahwa kenaikan BBM jenis pertramax ini dirasa tidak tepat. Di mana, saat ini masyarakat Indonesia baru merambat untuk bangkit. "Janganlah kemudian masyarakat terlalu dibebani," sambungnya.
Lebih lanjut, Anik mengatakan dengan kenaikan Pertramax mengakibatkan konsumsi pertralite menjadi meningkat. Sehingga, sempat terjadi kelangkaan pertralite di beberapa SPBU.
"Satu, jadi me-review kebijakan kenaikannya itu sangat drastis di tengah masyarakat yang baru merangkak untuk tumbuh untuk memulihkan. Yang kedua, konsekuensinya tentu stok yang tidak mengalami kenaikan harus diperbanyak, sebut saja pertalite. Ya, betul yang dikatakan, saya juga lihat sendiri stoknya semacam terkurangi," tandasnya.
Terkait dengan masalah stok BBM yang tidak mengalami kenaikan, Anik yang paling tahu kondisi ini adala Komisi C DPRD Jatim, sebagai komisi yang berkaitan dengan masalah ini. Untuk itu, Anik meminta Komisi C bisa memanggil pihak Petrogas Jatim Utama (PJU) untuk memastikan stok BBM yang tidak mengalami kenaikan.
"Sehingga saya pikir Komisi C perlu untuk memanggillah BUMD yang mengurusi migas di Jawa Timur. Setidaknya stok jangan sampai mengalami kelangkaan. Kenapa? seringnya kenaikan bahan bakar pasti implikasinya kenaikan sembako sering terjadi," pintanya.
Disatu sisi, Anik juga menyoroti fenomena, dimana dulu ketika mau ada kenaikan harga BBM pasti ada aksi demo besar - besaran. Kondisi ini berbalik, dan tidak ada aksi apapun terhadap kenaikan BBM, padahal kenaikkannya juga cukup lumayan banyak.
"Komisi C harus memanggil berharap PJU bisa menjadi suara Jawa Timur untuk bisa me-review satu, yang kedua untuk menyediakan stok bahan bakar yang tidak mengalami kenaikan signifikan," tandasnya lagi.
Terkait dengna kelangkaan solar yang juga sempat terjadi beberapa waktu lalu, Anik berpandangan lain. Politisi PKB ini melihat adanya kemungkinan adanya oknum nakal. "Adakalanya solar subsidi ini lho yang pelaku-pelaku nakal akhirnya dijual kepada industri. Ya, begitu itu kadang kadang, sehingga memang perlu memanggil PJU," pungkasnya.
Sementara itu, M Khulaim, anggota komisi DPRD Jatim juga mengaku prihatin dengan kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah. Terkait dengan stok BBM yang tidak mengalami kenaikan, dia sepakat untuk memanggil PJU.
"Tapi, di komisi C belum ada pembahasan untuk pemanggilan, nanti akan kami sampaikan ke komisi terkait masalah ini," katanya singkat. (*)
Reporter : Lutfiyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
