20 April 2025

Get In Touch

Jelang Puasa, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Pemprov Atasi Masalah Migor

Jelang Puasa, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Pemprov Atasi Masalah Migor

SURABAYA (Lenteratoday) – Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Provinsi Jawa Timur menyerukan kepada Pemerintah Provinsi Jatim untuk segera menyiapkan program-program khusus terkait permasalahan minyak goreng belakangan ini. Terlebih lagi saat ini menjelang masuk bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Daniel Rohi, mengatakan Pemprov Jatim bisa menggerakan seluruh BUMD terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga pada saat masa ibadah puasa dapat dijalani dengan tenang dan khusuk.

“Mencermati perkembangan terakhir, terutama dinamika masyarakat sepanjang bulan maret 2022 ini, fraksi PDI Perjuangan mengajak kita semua untuk mendorong agar pemerintah provinsi Jatim dapat segera mengambil langkah-langkah strategik agar berbagai kebutuhan pokok masyarakat, utamanya di sektor pangan dapat terkendali dan stabil,” tandasnya, Senin (21/3/2022).

Dia menandaskan bahwa keresahan masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng perlu segera dikelola dengan baik melalui operasi pasar. Langkah tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kestabilan harga.

“Langkah strategic ini sangat penting untuk diterapkan pada semua bahan kebutuhan pokok masyarakat, utamanya menjelang ibadah puasa pada bulan Ramadan yang akan dilaksanakan oleh mayoritas warga Jatim,” tandasnya.

Terkait dengan dukungan agar warga Jatim dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang, Fraksi PDI Perjuangan juga menyerukan kepada Gubernur Jatim agar meningkatkan intensitas komunikasi dapan Forkompimda. Sehingga, dapat dilakukan antisipasi strategik terhadap berbagai potensi risiko gangguan yang mungkin terjadi.

Sementara itu, Nasih Aschal dari Fraksi Nasdem menyampaikan atensi atas respon Gubernur Jatim yang secara tepat dalam menangani masalah kelangkaan miyak goreng yang sempat merepotkan masyarakat.

“Dalam kaitan masalah ini, kami mendukung penanganannya dalam bentuk apapun, terutama operasi pasar murah dan mekanisme sanksi terhadap perizinan usaha para pihak yang melakukan penyimpangan serius,” tandasnya

Menurutnya, momentum ini perlu dijaga, diperhitungkan, dan diantisipasi pada periode Ramadhan dan Idul Fitri mendatang. “Jangan sampai sekarang pemerintah fokus dan gigih dalam penyelesaian kisruh migor tetapi lengah saat bulan puasa dan hari raya,” tandasnya. (*)

Reporter : Lutfiyu Handi / Editor : Lutfiyu Handi

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.