JEMBER (Lenteratoday) - Dalam rangka Program Jember Hadir untuk Rakyat (JHUR), Bupati Jember Hendy Siswanto bersama jajarannya hadir di Kecamatan Wuluhan, Jumat (18/3/2022). Kegiatan itu untuk mengurai sejumlah persoalan dari soal infrastruktur, pertanian, stand bazar UMKM, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), vaksinasi, hingga meninjau sekretariat bencana kecamatan.
Bupati Hendy juga memberikan klaim BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah ahli waris RT/RW, memberikan seragam PDH kepada sejumlah kepala desa, hingga memberikan apresiasi Kepala Sekolah SMP 1 Kencong terkait dengan sekolah adiwiyata nasional. Selain itu bersama jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menggelar audiensi bersama RT, RW, karang taruna, milenial, dan kepala desa.
Salah seorang warga, Dwi Widiyanto, menerangkan sampah menjadi salah satu permasalahan di Wuluhan. "Sedangkan dana desa menipis, untuk operasional kami mengangkut sampah tidak ada," bebernya.
Warga setempat juga meminta pengadaan seragam sekaligus penambahan insentif karena kerja para RT/RW dinilai lebih maksimal. Selain itu, ada rekan yang belum terkaver BPJS dari Tamansari, Dukuhdempok, dan Glundengan. Lebih lanjut, pihaknya mengeluh Terkait dengan kelas jalan. Sebab, ada kendaraan yang tak memenuhi syarat.
Menjawab persoalan itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember, Sutiyoso, mengatakan memang masih kekurangan alat dan listrik karena jarak pemukiman ke TPS sekitar 300 meteran. Namun, tempat pembuangan sampah dinilai masih aman karena hanya menampung sampah pasar dan sampah sekitar.
Sementara Terkait dengan kekurangan alat, pihaknya akan berkoordinasi dengan bupati. "Nanti akan kami sediakan. Koordinator lapangan juga akan kami imbau untuk terus melakukan pemantauan," kata Sutiyoso.
Sementara itu, Bupati Hendy menegaskan setiap perangkat desa untuk berkunjung ke TPA Pakusari. "Bagaimana kalian belajar membuat sampah yang menjijikan menjadi menjanjikan," tegasnya.
Dengan begitu, masyarakat bisa ikut andil menjadi tokoh pengolahan sampah. Jika sudah ditularkan ke masyarakat, lanjutnya, mereka bisa mengolah sampah menjadi duit.
Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Adi Wijaya, menuturkan soal insentif yang diberikan sudah sesuai dengan kebijakan bupati. Dari sekitar 16 ribu RT/RW, menyerap anggarap sekitar 19 miliar. "Kami akan berhitung lagi, apakah anggaran masih mampu atau tidak jika harus menambah insentif RT/RW," terang Adi
Sementara, soal masa jabatan RT/RW hanya selama 5 tahun, sedangkan maksimal harus 15 tahun jika harus didaftarkan jaminan hari tua (JHT). "Itu yang menjadi kesulitan," tegasnya.
Kalau hanya dua kali masa jabatan, JHT tak akan bisa keluar. Namun, akan pihaknya koordinasikan lebih dulu untuk mencari jalan keluar. Terkait dengan RT/RW yang belum terdaftar, dia mengimbau setiap kades untuk mendata pagi berdasar dengan SK sebelumnya. Jika masih ada yang belum terdaftar, harus segera dilaporkan.
Terkait soal pengawasan tonase jalan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Agus Wijaya, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan cipta karya. Sedangkan bupati menegaskan, pihakhya tak mungkin meningkatkan kualitas jalan. Namun, pihaknya akan memasang rambu-rambu sekaligus meminta pertolongan warga untuk mengamati.
Selanjutnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Sigit Akbari menegaskan bahwa banyak relawan yang membantu BPBD dalam menanggulangi bencana. Termasuk relawan dari Wuluhan. "Mereka sangat membantu, jadi permintaan Terkait dengan sarana serta prasarana sangat mereka butuhkan," lanjutnya.
Termasuk kebutuhan perahu karet. Namun, pemenuhannya masih akan pihaknya koordinasikan lebih dulu. Sebab, BPBD hanya memiliki lima perahu karet yang digunakan untuk kemungkinan bencana di 31 kecamatan. (*)
Reporter : PJ Moko
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
