Pemkot Mojokerto Canangkan Kelurahan Kranggan Pilot Project Kampung Restorative Justice

MOJOKERTO (Lenteratoday) - Pemerintah Kota Mojokerto mencanangkan Kelurahan Kranggan sebagai Pilot Project Kampung Restorative Justice. Pencangangan ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, bersama Jajaran Forkopimda Kota Mojokerto serta Camat Kranggan dan Lurah Kranggan, di Kantor Kelurahan Kranggan, Senin (7/3/2022).

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan panggilan Ning Ita ini menyampaikan, Restorative Justice merupakan suatu inovasi yang luar biasa dalam penanganan kasus dari kejaksaan yang mengutamakan nilai kekeluargaan.

“Dengan kampung Restorative Justice ini kita bisa melihat bahwa kearifan lokal dan juga karakter budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan kekeluargaan ini dijunjung tinggi dalam rangka penegakan hukum yang ada di Indonesia khususnya juga di Kota Mojokerto,” katanya.

Dia menandaskan keadilan itu tidak ada di dalam KUHP, tapi hadir di masyarakat hadir di hati nurani.  “Artinya ini kearifan lokal, kekeluargaan menjadi ruh dalam rangka penegakan hukum dengan skema Restorative Justice, yang sangat tepat sekali dengan budaya ketimuran yang ada di negeri ini," ucap Ning Ita.

Dengan dicanangkannya  Kampung Restorative Justice di Kota Mojokerto berarti telah diinisiasi ada kampung yang sadar hukum. “Artinya masyarakat kita berikan edukasi bagaimana pemahaman tentang hukum ini lebih dipahami sejak dini sehingga arah pelanggaran hukum ini bisa kita antisipasi untuk tidak terjadi pada masyarakat kita, karena sudah paham sejak dini terkait hal-hal yang menjadi koridor di dalam pelanggaran hukum tersebut," lanjutnya. 

Pada kesempatan ini Ning Ita, dengan dukungan seluruh jajaran Forkopimda Kota Mojokerto ia berharap tidak hanya Kelurahan Kranggan yang menjadi kampung Restorative Justice tetapi seluruh kelurahan di Kota Mojokerto.

“Jika memungkinkan tentu tidak hanya Kranggan, bagaimana kedepannya 18 kelurahan yang ada di Kota Mojokerto ini bisa diinisiasi menjadi Kampung  Restorative Justice sehingga dengan demikian masyarakat kita lebih memiliki kepastian hukum terkait hal-hal yang dalam hal ini pelanggaran kategori ringan bisa diupayakan secara kekeluargaan dengan mengedepankan budaya ketimuran," pungkasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Agustinus Herimulyanto, mengatakan, pembentukan Kampung Restorative Justice adalah untuk mendorong masyarakat untuk mengedepankan penyelesaian masalah antar pihak, dalam hal ini warga masyarakat secara damai dengan musyawarah dan  kekeluargaan sehingga kembali pada kondisi yang harmonis, seperti keadaan semula tidak ada permasalahan, tidak ada saling dendam dan saling benci.

Dia juga menyampaikan, Kelurahan Kranggan terpilih sebagai pilot project Kampung Restorative Justice karena penyelesaian masalah di Kelurahan Kranggan seirama dengan proses Restorative Justice.   “Berdasarkan hasil dari penelitian kami bahwa di Kelurahan Kranggan ini sudah nampak dalam masyarakat yang seirama dengan proses Restorative Justice, seirama artinya secara riilnya ada ternyata masyarakat yang diproses Restorative Justice dan berhasil,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Agus juga menjelaskan kriteria kasus yang dapat dilakukan proses Restorative Justice yaitu perkara yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun, artinya hanya perkara-perkara ringan saja, Kemudian baru satu kali melakukan tindak pidananya, kemudian antara pelaku dan korban itu sudah ada perdamaiannya, dan tentunya difasilitasi oleh kejaksaan. (*)

Reporter : Wishnu/kominfo

Editor : Lutfiyu Handi