Buka Rakerwil I Perkumpulan BPR Milik Pemda, Bupati Jombang Mundjidah Berpesan Harus Adaptif Kebutuhan Masyarakat

JOMBANG (Lenteratoday)-Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Perbamida (Perkumpulan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah) I yang diselenggarakan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, (Sabtu (19/2/2022)

Rakerwil Perbamida I Tahun 2022 yang dilaksanakan di Kantor Pusat Bank Jombang ini diikuti  Perbamida Se-Jawa Timur, serta hadir juga dari Bali, Nusa Tenggara dan Perbamida Maluku Utara, Sekdakab Jombang, Asisten, dan Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang.

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Rakerwil I Perbamida ditahun 2022. Menurutnya suatu kehormatan Kabupaten Jombang menjadi tuan rumah berkumpulnya para Perbamida Se Jawa Timur, digedung baru 7 lantai Bank Jombang.

"Gedung Baru Bank Jombang 7 lantai yang ada di Jalan Presiden Gus Dur kini menjadi Kantor Pusat Bank Jombang yang baru ini telah beroperasi, pada 14 Februari 2022. Sekarang lebih luas, lebih representatif, lebih megah. Sebelumnya Kantor Pusat Bank Jombang berada di Jalan KH. Wahid Hasyim disebelahnya Perusda Apotek Seger", tutur Bupati Mundjidah Wahab mengawali sambutannya

"Atas nama pribadi dan Pemkab Jombang, saya menyampaikan selamat datang kepada perwakilan dari bank milik pemerintah daerah se-Jawa Timur di Kabupaten Jombang. Semoga acara ini bisa semakin memperkuat sinergitas antara semua bank milik pemerintah daerah di Jawa Timur, dan sebagai upaya kita untuk memantapkan kinerja seluruh jajaran BPR menjadi lebih profesional", tambahnya.

Disampaikan Bupati, BPR milik pemda sebagai pengejawantahan salah satu nawacita pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, mempunyai tanggung jawab sebagai salah satu agen pembangunan daerah. Sehingga, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah diminta lebih berkontribusi di tengah masyarakat, khususnya perdesaan.

Untuk itu, Bupati Jombang berharap BPR milik pemerintah daerah (Pemda) bisa dikelola secara profesional. Untuk menjadi lembaga yang profesional, BPR milik pemda harus diperkuat dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu dari segi subtansi maupun manajerial dan mampu bersaing di masa depan.

Dalam pertemuan ini, Bupati berharap seluruh pengurus BPR milik pemda menyamakan persepsi. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah Milik pemda memiliki pangsa pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang tercipta karena perkembangan teknologi. Bank harus bisa adaptif dengan kebutuhan masyarakat.

Saat ini pola transaksi masyarakat semakin bergeser. Masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital, tantangan yang mulai pelan-pelan muncul yaitu bervariasinya pilihan masyarakat untuk mengakses pembiayaan. Dimana yang salah pilih akhirnya bisa terjerat pinjaman online (pinjol) illegal. "Kami harap eksistensi dari BPR ini bisa menjawab tantangan-tantangan itu", tandasnya.

Kepada Dinas Koperasi atau Dinas Perindag diharapkan dapat mengajak BPR turut melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Sehingga BPR bisa sekaligus jemput bola ke masyarakat terutama pedagang pasar dalam menawarkan pelayanan pembiayaan. Dengan begitu bisa mencegah para pedagang pasar terjerat rentenir atau pinjol ilegal.

BPR milik pemda harus terus berinovasi terutama dalam hal transformasi digital. Pemanfaatan teknologi dalam dunia perbankan ini menjadi salah satu kunci utama untuk dapat bersaing dengan bank-bank lain terutama dengan berkembangnya berbagai financial technology (fintech), tandas Bupati Mundjidah Wahab.

Digitalisasi merupakan keniscayaan bagi perbankan. Karena nasabah semakin menginginkan kecepatan dan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan di tengah perkembangan teknologi informasi. Jika tidak bertransformasi menuju digital, bank bakal ditinggalkan nasabahnya. Digitalisasi bagi BPR atau BPR Syariah Milik Daerah sangat penting dilakukan karena mengingat saat ini semua aktivitas sudah serba digital.

Karena itu, pengembangan digitalisasi BPR/BPRS dilakukan untuk penguatan organisasi dalam menghadapi tantangan ke depan. Selain itu, BPR/BPRS harus mempersiapkan diri sebagai lembaga perbankan yang paham dan tahu memberikan perhatian kontribusi kepada masyarakat.

"Saya meminta BPR milik pemda menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, baik perbankan atau OJK, maupun pihak-pihak lain. Kolaborasi dengan pihak lain merupakan kunci utama bagi BPR untuk bisa melakukan transformasi digital", pungkasnya.

Sofi, Ketua Perbamida Jawa Timur menyampaikan bahwa BPR dan BPRS milik pemerintah daerah di Indonesia telah berperan aktif dalam mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian daerah. Antara lain dengan memberikan bunga kredit khusus yang murah kepada pengusaha mikro, termasuk membantu penyaluran KUR.

Sesuai penugasan di masing-masing daerah perlu memberikan dukungan semua pihak dalam rangka pengembangan BPR/BPRS milik pemda dengan memberikan akses yang lebih luas. Dalam upaya meningkatkan peran bank milik pemerintah daerah, perlu mendorong perluasan pelayanan yang berkualitas, yang kompetitif dan meningkatkan nilai daya saingnya dengan bank lain.

"Saya mengharapkan kepada pengurus bank agar bersungguh-sungguh mencari dana pihak ketiga (selain dana pemerintah daerah), serta mampu mempromosikan bank daerah, baik di dalam maupun di luar daerah agar bank daerah ini dapat dikenal oleh masyarakat luas.", tuturnya.

"Kita harapkan ke depan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri karena mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank lain, sehingga menjadi kebanggaan kita semua", pungkas Sofi.

Dalam Rakerwil Perbamida I Tahun 2022 di Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat dan dapat meningkatkan peran serta kontribusi BPR/ BPRS dalam mengembangkan UMKM dan membantu pemerintah dalam pengelolaan maupun penyaluran dana-dana pemerintah.(adv)

Reporter: Gatot Sunarko|Editor: Widyawati