SEMARANG (Lenteratoday) - Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah (Jateng) Alwin Basri menyebut ada beberapa daerah yang akan mendapatkan prioritas pembangunan insfratruktur jalan di Tahun Anggaran 2022.
Daerah tersebut antara lain kawasan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi), khususnya di Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Purwodadi.
Menurutnya di kawasan Kedungsepur terdapat jalan penghubung sektor perekonomian. Jalan penghubung itu antara lain, Purwodadi, Geyer, Gemolong, Surakarta.
“Sedangkan ada juga jalan penghubung untuk ketahanan pangan dan pariwisata. Seperti Kuwu, Galeh, Ngrempal, Kunduran, Ngawen, Blora, Singget, Ndoplang, Cepu,” terangnya, Senin (17/1).
Di sisi lain, Alwin mengaku beberapa kali DPRD Jateng menerima aduan terkait pembangunan insfratruktur jalan.
“Sehingga pada tahun anggaran 2022 ini, BPJ Wilayah Purwodadi mendapat alokasi dana terbesar pembangunan infrastruktur jalan,” jelasnya.
Alokasi dana insfratruktur jalan BPJ Wilayah Purwodadi tersebut, lanjutnya, meliputi program rehabilitasi jalan dan jembatan yaitu Rp 16.652.000.000, kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK), 49.864.144.000, peningkatan jalan Rp 21.400.000.000, dan pemeliharaan rutin kondisi jalan dan jembatan Rp 22.647.234.000.
“Rencananya ruas jalan Surakarta – Gemolong – Geyer dan Purwodadi – Geyer yang kondisinya rusak akan mendapat penanganan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR sebesar Rp 130.000.000.000, dan progres saat ini sedang dilakukan DED oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY,” terangnya.
Lebih lanjut, Alwin memberi beberapa saran kepada Pemprov Jateng supaya pembangunan insfratruktur jalan di Jateng bisa merata dan dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.
Pertama melakukan pemberdayaan masyarakat dengan kelompok Masyarakat Bina Marga (PokMasBima). Kedua pemerataan pembangunan dengan melihat potensi wisata atau pusat kegiatan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Jawa Tengah, seperti Borobudur, Sangiran, Karimunjawa, Nusakambangan, Dieng. Ketiga mencari potensi pendanaan lain selain APBD.
“Misal Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), DAK, dan bantuan dari Pemerintah Pusat (Kementrian PUPR),” paparnya. (adv/anf)
Reporter: Iqbal
Editor: M Sofyan Hadi
.jpg)
.jpg)
