Gagasan Bambang DH Terkait Pusat Rehabilitasi Narkoba Jatim Dapat Dukungan Kakanwil Kemenkumham

Surabaya – Semakin banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari kasus narkoba mendapatkan perhatian semua pihak. Salah satunya dari anggota komisi III DPR RI yang juga mantan Walikota Surabaya Bambang DH. Keinginannya membangun Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Jatim pun mendapat dukungan penuh dari Kakanwil Kemenkumham Jatim,Krismono.

Keinginan Bambang DH itu disampaikan saat bersilahturahim ke Kanwil Kemenkumham Jatim pada masa reses anggota DPR RI masa sidang II Tahun 2019-2020 Selasa (10/3/2020). Pertemuan yang digelar di ruang kerja Kakanwil itu pun berlangsung santai. Selain Krismono dan Bambang, Kadiv Keimigrasian Pria Wibawa, Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono dan Kadiv Yankumham Hajerati terlibat dalam forum diskusi tersebut.

Bambang DH yang masuk dalam Panitia Kerja Bidang Narkotikadi DPR mengaku sangat prihatin dengan kondisi di lapas/ rutan. Mengingat kasusnarkotika masih mendominasi. Menurutnya, perlu adanya pendekatan baru dalampenanganan kasus narkoba. “Kalau dengan pengedar atau bandar kita bolehrepresif, tapi jika dengan pengguna akan lebih baik jika rehabilitasi,”terangnya.

Rehabilitasi yang dilakukan, lanjut Bambang juga harusmenyeluruh. Tidak hanya pendekatan medis, tetapi juga pendekatan sosial. Untukitu, perlu adanya pusat rehabilitasi yang representatif. “Jangan semuanyadimasukkan lapas, kan jadi semakin sesak,” harapnya.

Bak gayung bersambut, Kakanwil memberikan persetujuannya.Menurut Krismono, pihaknya akan sangat mendukung program tersebut. Karena saatini, dari 13.310 WBP kasus narkoba, lebih dari separuhnya ‘hanya’ berstatussebagai pengguna (sekitar 6.886). “Jika program ini berjalan, maka akan sangatmembantu kami mengurangi overkapasitas di dalam lapas maupun rutan,” tuturnya.

Memang, saat ini masalah over kapasitas di Jatim mencapaititik tertinggi. Dari kapasitas yang hanya 12.846, saat ini 39 lapas/ rutan diJatim diisi 29.438 orang WBP atau mengalami overkapasitas sebesar 129%. “Jikapenghuni berkurang, otomatis akan mengurangi pengeluaran kami dalam pengadaanbahan makanan yang selama ini selalu habis sebelum tahun berakhir,” urainya.(*)