Tingkatkan Perekonomian, Pemkab Madiun Bidik Investor Untuk Penerangan Jalan

24 November 2021
20
0

MADIUN (Lenteratoday) - Pemkab Madiun membuka pintu investasi lebar-lebar. Termasuk perihal penerangan jalan umum. Pemkab mencanangkan kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) alat penerangan jalan (APJ). Realisasi pengoptimalan pelayanan umum itu terus diupayakan lewat berbagai sektor.

“Kebijakan ini (KPBU-APJ) merangkul dua aspek tugas Pemkab. Yaitu, mengentaskan kemiskinan dan mendorong investasi,” kata Bupati Madiun Ahmad Dawami, Rabu (24/11/2021).

Keseriusan Pemkab ini dibuktikan dengan digelarnya market sounding peluang investasi melalui KPBU-APJ itu. Tak tanggung-tanggung, upaya menggaet investor tersebut dilakukan di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, pada Selasa (26/10/2021) lalu.

Dalam kegiatan yang digelar secara daring dan live di chanel youtube Pemkab Madiun itu, juga menjaring masukan dari berbagai investor. “Ini (KPBU-APJ) memberikan peluang kepada masyarakat untuk semangat berusaha dan keamanan yang lebih baik. Sehingga, berdampak ke bertambahnya geliat kegiatan masyarakat dan investor di Kabupaten Madiun,” ujar Kaji Mbing, sapaan bupati.

Terobosan Pemkab Madiun itu mendapat apresiasi dari Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM ketika market sounding. Sebab, KPBU-APJ tidak hanya dapat memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat. Namun, juga meningkatkan perekonomian. Pun, menekan angka kriminalitas dan laka lantas.

“Dalam proyek ini, badan usaha membantu pemenuhan kebutuhan biaya investasi. Pengembalian investasi didapatkan dari skema pembayaran ketersediaan layanan atau AP (availibility payment) 10 tahun setelah beroperasi,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh.

Seluk beluk aturan main KPBU-APJ telah disiapkan Pemkab Madiun. Termasuk soal panjang jalan serta kebutuhan APJ. Mulai jalan nasional, kabupaten, maupun khusus wilayah perkotaan di Caruban (selengkapnya lihat grafis).

Kendati demikian, ada selisih antara kebutuhan prioritas dengan kebutuhan minimum terkait jumlah APJ untuk berapa kilometer panjang jalan. “Ada kekurangan 2.500 titik di jalan kabupaten. Itu sebagai ruang untuk calon badan usaha pelaksana sebagai penambahan penawaran pada proses lelang. Karena proses penentuan pemenang lelang menggunakan metode yang terbanyak menawarkan jumlah titik APJ yang akan dibangun,” ungkap Kurnia. (*)