DPRD Kota Kediri Singgung Realisasi Rencana Ring Road, Walikota Abu Bakar: Terkendala Wilayah dan Anggaran

KEDIRI (Lenteratoday) - Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kediri dalam Rapat Paripurna atas Raperda APBD tahun anggaran 2022, Selasa (23/11) di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri, di antaranya menyinggung realisasi rencana pembangunan ring road. Selain itu juga pemulihan ekonomi Kota Kediri, pembangunan jalan tol, pembangunan ring road, pembangunan Jembatan Jongbiru, hingga upaya pencegahan agar tidak terjadi gelombang Covid-19 di Kota Kediri.

Ada delapan fraksi lewat masing-masing juru bicaranya menyampaikan pandangan umum dan pertanyaan terhadap beberapa kegiatan Raperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 Kota Kediri. Pandangan Fraksi PDIP disampaikan Regina Nadya Suwono, Fraksi PAN diwakili Anton Dipayasa, Fraksi Gerindra diwakili Sriana, Fraksi Nasdem diwakili Choirudin Mustofa, Fraksi PKB diwakili Afif Fachrudin Wijaya, Fraksi Demokrat diwakili Ashari, Fraksi Karya Nurani diwakili Bambang, dan Fraksi Keadilan Pembangunan diwakili Nurfulaily.

Menyinggung rencana pembangunan ring road, Walikota Abdullah Abu Bakar memberikan jawaban, fokus Pemkot Kediri di tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi. Apalagi selama pandemi Covid-19 Kota Kediri perekonomian Kota Kediri terkontraksi begitu dalam.  Pemkot Kediri akan berupaya semaksimal mungkin mempertahankan PPKM level 1 sehingga perekonomian bisa berjalan dengan lancar.

“Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan perekonomian seperti sedia kala. Kita tidak bisa serta merta seperti nanti di tanggal 24 Desember ditetapkan PPKM level 3 meskipun sebenarnya kita berada di level 1. Tapi tidak masalah karena ini untuk menjaga stabilitas nasional. Setelah itu kita gencarkan pemulihan perekonomian,” ujarnya.

Untuk pembangunan ring road, memang Kota Kediri ini perlu dibuat jalan lingkar. Di samping saat ini ada proyek strategis nasional yakni jalan tol dan bandara. Untuk pembangunan ring road Pemkot Kediri harus bekerjasama dengan banyak pihak karena keterbatasan wilayah dan anggaran.

 “Pertama, keterbatasan anggaran kalau tanah itu milik pemda tidak masalah dipakai. Tapi kalau bukan milik pemda maka kami dengan DPRD perlu mempersiapkan anggaran untuk membeli lahannya. Lalu bekerja sama dengan Kabupaten Kediri juga, karena juga melintasi daerah Kabupaten Kediri. Kita bekerjasama dengan Kementrian PUPR. Serta bekerjasama dengan Provinsi Jawa Timur. Kalau semua bisa kerjasama maka semua akan terhubung,” jelasnya.

Reporter: Gatot Sunarko/adv

Editor : Endang Pergiwati