SURABAYA (Lenteratoday) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendorong koperasi untuk melakukan digitalisasi dan juga membangun koneksitas melalui pembangunan ekosistem usaha. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional II (Rakernas II) Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) di Hotel Surabaya Suites, Rabu (6/10/2021) malam.
Khofifah mengatakan bahwa Jack Ma pernah mengeluarkan pernyataan jika di tahun 2030 ekonomi dunia akan sangat bergantung pada UMKM, karena 80% ekonomi dilakukan UMKM. “Jack Ma bilang, 2030 UMKM di dunia 99% akan online, 85% akan masuk pasar ecommerce. 2030 itu sudah besok, maka transformasi digital di dunia koeprasi adalah sebuah keniscayaan adalah sebuah kebutuhan,” tandasnya.
Maka, lanjutnya, semua yang dilakukan koperasi secara manual harus ditransformasikan menjadi digital. “Semua jajaran pimpinan Dekopin, dewan pakar, dewan pertimbangan, semua sudah sering berproses bagiamana digitalisasi sistem itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi bagaimana mengaplikasikan itu dalam seluruh gerakan koperasi ini di semua lini ini yang belum,” tandasnya.
Gubernur mencontohkan beberapa yang sudah dilakukan di Pemprov Jatim. Diantaranya adalah menyiapkan ekosistem ekonomi. Yang pertama adalah adalah rumah kurasi, yang merupakan pilot project rumah kurasi di Indonesia. Rumah kurasi ini dilakukan oleh Kantor Cabang BI di Jawa Timur karena sudah tuntasnya semua persiapannya pada Oktober tahun lalu. Rumah kurasi ini dinilai penting untuk mengkurasi produk-produk koperasi dan UMKM.
Selain itu, Kepala Disperindag Jatim juga sudah merefikasi 8 titik pondok kurasi dan itu hanya di Jatim. “Ini adalah salah satu dari bagian ekosistem yang kita siapkan. Kementerian perdagangan baru memiliki pilot project saniter untuk UKM juga hanya di Jatim, karena kita memang sedang menyiapkan ekosistemnya,” tegasnya Khofifah.
Kemudian, Kadin Jatim juga menjadi satu satunya Kadin di Indonesia yang LSP dari BNSP. LSP ini nantinya yang akan mensertifikasi asesor koperasi dan UMK untuk menjadi terstandarisasi. “Ini saya sampaikan karena backbone ekonomi Jatim itu 57,25 % dari koperasi dan UKM. Kalau kita membangun backbone ekonomi Jatim, maka ekosistem itu yang harus diprioritaskan,” sambungnya.
Khofifah juga mengatakan bahwa saat ini juga sedang memastikan komunal branding. Hal ini untuk melakukan kesamaan antara standarnya dengan quality control. Sebab jika standard dan quality control terkonfirmasi sementara kebtuhan pasar ekspornya tinggi maka kebutuhan tidak akan tersuplay.
“Di situlah pentingnya rumah kurasi, komunal branding, dan ekspor senter, termasuk standarisasi dari LSP. Standarisasi nanti pendampingan di koperasi karena koperasi memang harus disiapkan. Maka masing masing Kadin di provinsi yang ada disiapkan untuk untuk bisa melakukan mengkomunikasikan dengan BNSP. Jadi ini proses yang harus kita lakukan dengan membangun koneksitas di antara kita semua,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dekopin, Sri Untari mengatakan bahwa tujuan dari Rekernas ini adalah menyusun rumusan kebijakan untuk kepentingan pengembangan koperasi Indonesia ke depan sampai 2024.
“Kita punya banyak PR untuk mendorong digitalisasi dan mendoring ekosistem digital di koperasi, serta bagaimana meregenerasi koperasi agar mampu menciptakan koperasi yang adaptif sesuai dengan kepentinganya zaman yang sekarnag berkembang. Arah kedepannya kita ikut bagaimana pemerintah bisa membangun koorporasi dalam koperasi yang sebentar lagi akan kita rumuskan dalam Rakernas ini,” katanya.
Reporter : Lutfiyu Handi
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
