SURABAYA (Lenteratoday) - Pakar Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Andri Arianto, berpendapat Kota Surabaya kini tersandera Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Aglomerasi.
Menurutnya, jika kondisi tersebut semakin berlarut, tentunya bisa mengganggu perekonomian harian masyarakat.
"Penambahan indikator tingkat capaian vaksinasi menetapkan aglomerasi Surabaya Raya pada PPKM level 3. Kabupaten Gresik, Lamongan, Bangkalan dan Sidoarjo tingkat vaksinasi Covid 19 belum mencapai 50%," ujarnya, Rabu (15/9/2021).
Evaluasi PPKM, lanjut Andrianto, oleh pemerintah pusat dilaksanakan setiap minggu, dan selalu ada indikator baru yang menjadi syarat penurunan Level PPKM.
"Pengadaan dan pendistribusian Vaksin Covid-19 seharusnya menjadi prioritas Gubernur Jatim. Khususnya untuk wilayah aglomerasi di Jatim, dalam bersinergi dengan bupati dan walikota," tuturnya.
"Termasuk membicarakan kebijakan tentang giat perekonomian di tingkat lokal masing masing kabupaten kota. Jika sudah memenuhi indikator level 1 maupun level 2," imbuhnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, keseimbangan antara penanggulangan pandemi dengan pemulihan ekonomi harus sejalan.
"Bagi masyarakat hari ini, sederhana saja, tidak bekerja satu sampai dua hari berarti tidak bisa makan," pungkasnya. (Ard)
.jpg)
.jpg)
