JAKARTA (Lenteratoday) – Selisih anggaran yang cukup besar ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020. Selisih hingga mencapai Rp147 triliun.
Selisih itu didapat dari perhitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp 841,89 triliun. Sedangkan Kementerian Keuangan menyebut Rp 695,2 triliun. Di antara kedua angka itulah selisih ditemukan.
Menanggapi temuan tersebut, Achmad Hafisz Tohir anggota Komisi XI DPR RI mengaku sangat prihatin dengan temuan selisih Rp147 triliun ini.
“Bukan angka yang sedikit selisih Rp147 triliun. BPK harus segera kami undang ke DPR menyampaikan secara detil bagian mana saja yang tidak kredibel tersebut. Ini persoalan serius karena menyangkut uang rakyat,” kata Hafisz dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021).
Hafisz menjelaskan, dari ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II 2020, ada biaya program PEN di luar skema sebesar Rp27,32 triliun. Dari angka itu, yang sudah dibelanjakan dalam APBN 2020 sebesar Rp23,59 triliun.
Selain itu, lanjut dia, ada alokasi kas Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada BLU-BLU Rumpun Kesehatan sebesar Rp1,11 triliun.
“Ada relaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp79 miliar yang berasal dari insentif penundaan pembayaran PNBP,” jelasnya.
Hafisz mengatakan, temuan BPK juga mencakup fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2020, selain PPN, ditanggung Pemerintah dan PP Nomor 29 Tahun 2020 yang belum masuk ke dalam penghitungan alokasi program PEN dengan nilai yang belum bisa diestimasi.(ist)
.jpg)
.jpg)
