PONOROGO (Lenteratoday) - DPRD Kabupaten Ponorogo mengadakan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD tahun 2021. Dalam rapat tersebut disampaikan 6 poin penting bagi eksekutif.
Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus, memaparkan bahwa usulan persetujuan P-APBD 2021 telah memenuhi kaidah hukum. Termasuk teknis penyusunan dan angka-angka yang dibacakan oleh Bupati Sugiri. Usulan P-APBD 2021 tersebut telah melalui rapat tim Banggar DPRD Kabupaten Ponorogo dan tim Anggaran Pemerintah Daerah.
"Bupati Sugiri mengirimkan surat usulan persetujuan rancangan peraturan daerah P-APBD tahun 2021 pada Rabu, 1 September 2021 lalu," jelasnya seusai pelaksanaan Rapat Paripurna di Gedung Utama DPRD Kabupaten Ponorogo, Jumat (03/09/2021).
Dwi menjelaskan 6 poin penting dalam P-APBD 2021 tersebut.
Pertama terkait Pembayaran premi untuk BPJS kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp. 3,8 Miliar. Kemudian selisih penambahan anggaran di Sekwan sekitar Rp. 500 juta. Dan penyusunan honor kontrak senilai Rp. 250 juta dan MTQ sebesar Rp. 100 Juta.
"Dan terakhir adalah insentif nakes terkait alih fungsinya Ruang Dahlia dan Tulip RSUD dr Harjono Ponorogo. Dan Rencana rumah sakit lapangan yang memakan anggaran total Rp. 2,7 Miliar," ujarnya.
"Itu beberapa point penting dari draf yang kita bahas di Banggar. Termasuk team anggaran Pemerintah Daerah ada penambahan diluar KUA PPAS yang kita sepakati adalah Rp. 7,6 Miliar," kata Dwi.
Setelah Rapat Paripurna ini, akan dilakukan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dengan jawaban eksekutif. Terkait perlu atau tidaknya pembentukan panitia khusus, hal tersebut masih melihat situasi dan kondisi. (Ger)
.jpg)
.jpg)
