MALANG, (Lenteratoday) - Tidak adanya transparansi adalah salah satu pintu gerbang korupsi. Namun hingga hari ini, transparansi informasi rasanya masih menjadi salah satu kendala yang sulit untuk dijalani oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Dalam penanganan covid19 contohnya, pemerintah masih enggan menjelaskan secara rinci darimana asal dana anggaran penanganan covid19. Dana bantuan sosial misalnya dalam konteks ini pemerintah harusnya bisa lebih terbuka tentang dari mana dana anggaran itu berasal.
Janwan Taringan, staff peneliti Malang Corruption Watch (MCW) berpendapat, pengelolaan bansos di Malang Raya masih minim transparansi. “Belakangan ini kami mulai monitoring bansos, bagaimana perkembangan bansos di Malang raya, pengolahan bansos di Malang raya masih minim transparansi,” ujarnya pada lentera Selasa (24/8/2021).
“Sekali lagi dana bansos ini harus melihat sebagai anggaran publik yang dikelola pemerintah dan didistribusikan pada rakyat. Melihat bansos baiknya bukan sebagai program-program yang berbeda-beda saja, masyarakat harus dipahamkan darimana dana yang diterima, darimana saja sumber bansos PPKM ini apakah dari pusat, provinsi, atau dari mana?” terusnya menjelaskan.(ree)
.jpg)
.jpg)
