SEJAK awal sudah bisa diidentifikasi bahwa sektor ekonomi adalah sektor yang paling terdampak selain sektor kesehatan. Menutup kran ekonomi seperti pertokoan untuk mengurangi mobilitas orang keluar rumah nampaknya mendapat banyak resistensi di bawah karena dapat mematikan sumber mata pencaharian mereka.
Sebenarnya, memperpanjang kebijakan PPKM sudah mengkompromikan antara pembukaan sektor ekonomi seperti pertokoan dan perdagangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Menutup sepenuhnya akses pertokoan untuk menekan mobilitas orang hanya akan mematikan usaha mereka.
Ini juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi keluarga selama PPKM diberlakukan. Yaitu bagaimana mencukupi kebutuhan operasional sehari-hari, belum lagi sektor-sektor lain di belakangnya yang juga ikut terdampak, seperti konsumsi, transportasi dan tenaga kerja yang secara langsung juga ikut terdampak.
Pada fase ini banyak pelaku usaha sudah tidak lagi memikirkan bagaimana cara menaikkan profit mereka tapi lebih bagaimana bisa bertahan di masa pandemi agar tidak sampai melakukan pengurangan karyawan yang dapat berdampak pada kelangsungan hidup mereka.
Hanya saja membuka beberapa sektor ekonomi memang harus dilakukan secara hati-hati, dimulai dari sektor yang paling memiliki resiko rendah (low risk) terlebih dahulu, kemudian jika memang dirasa meyakinkan ada penurunan kasus covid secara signifikan beberapa sektor lainnya dapat dibuka secara bertahap, seperti pariwisata dan transportasi.
Jika semua akses publik dilonggarkan tanpa memperhatikan kesiapan setiap daerah dalam menangani covid-19, maka yang akan terjadi adalah fasilitas layanan kesehatan kita seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan tenaga kesehatan akan kolaps, sebab tidak cukup mampu menampung kapasitas pasien yang terus bertambah.
Sampai kapan keadaan seperti ini akan berlanjut, yang jelas kita tidak pernah tahu sampai kapan kondisi ini akan berakhir. Perdebatan seputar persoalan apakah lebih mendahulukan kesehatan ataukah ekonomi, bagi masyarakat kecil dan pekerja harian hanya dihadapkan pada dua pilihan “mati karena corona atau mati karena kelaparan”.
Yang terpenting adalah ekonomi harus tetap jalan karena produktivitas harus tetap hidup. Geliat ekonomi dan geliat kesehatan juga harus tetap jalan. Jalan tengahnya adalah protokol kesehatan dan vaksinasi sebagai sarat utama orang untuk memulai aktivitas perekonomian.
Pertama ; Di mana ada kesempatan untuk membangun ekonomi di situ kita lakukan. Selah satunya adalah membuka kembali sektor pertokoan dan perdagangan tapi dengan syarat protokol kesehatan dan vaksin.
Dibukanya sektor pertokoan dan perdagangan ini akan mendorong peningkatan konsumsi dalam negeri. Perputaran ekonomi akan kembali hidup yang ditandai dengan bergeraknya faktor-faktor produksi barang dan jasa.
Peningkatan konsumsi dari dibukanya kran ekonomi otomatis akan memaksa perekonomian memproduksi barang dan jasa, peningkatan produksi dan jasa kemudian akan mendorong iklim investasi dan akhirnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri kembali tumbuh.
Kelas menengah juga harus diyakinkan untuk membelanjakan uang mereka terutama pada konsumsi rumah tangga yang menyumbang sebagian besar PDB. Kelas menengah harus standing seperti pusat perbelanjaan atau mal, tapi dengan catatan prokes dan memperhatikan perkembangan kasus daerahnya masing-masing.
Sekali lagi dengan mempertimbangkan perkembangan kasus dari waktu ke waktu sesuai dengan resiko dan dampaknya untuk membuka sektor pertokoan dan perdagangan. Kita harus mengambil posisi bagaimana kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa melonjaknya kasus. Jika sampai terjadi lonjakan kasus maka akan ditinjau kembali oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Kedua ; Memberikan kepastian agar tidak terjadi PHK. Logikanya, jika ingin mendorong konsumsi dalam negeri, maka yang pertama kali dibutuhkan masyarakat adalah kepastian pendapatan, bagaimana mungkin seseorang didorong untuk konsumsi sedangkan mereka tidak mempunyai kepastian pendapatan.
Sedangkan kepastian pendapatan sendiri hanya dapat diperoleh dengan jaminan pekerjaan atau lapangan pekerjaan.
Masalahnya, pada situasi pandemi seperti ini bukan hanya pelaku usahanya saja yang terpukul tapi suply dan demand nya juga shock mengalami penurunan. Tidak ada lagi pemasukan dan produktivitas karena omzet terus menurun. Di tambah beban pajak yang semakin berat tanpa adanya pemasukan. Paling gampangnya pada kondisi seperti ini perusahaan akan melakukan lay off atau pengurangan karyawan.
Karena itu, memberikan kepastian kepada pengusaha agar tidak melakukan PHK adalah dengan cara memberikan keringanan pajak kepada mereka selama perpanjangan PPKM berlangsung. Kepastian ini penting bagi dunia usaha untuk memprediksi dan mengukur kekuatan keuangan mereka.
Ketiga ; Risiko dibukanya kembali kran ekonomi dan perdagangan tentu akan meningkatkan aktivitas perjalanan orang. Jika vaksinasi dijadikan sarat utama seseorang bepergian, beraktivitas dan memakai fasilitas pelayanan publik, jangan sampai ada eksploitasi vaksin. Bahkan sampai saat ini sebagian besar masyarakat tetap berharap pemerintah menggratiskan vaksin alias tidak berbayar.
Jika pun nantinya di masa depan ada program vaksin berbayar, harganya pun harus terjangkau. Parameter terjangkau di sini adalah dapat dibeli oleh semua golongan dan lapisan masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah telah sekuat mungkin mendorong transparansi program vaksinasi agar tidak menjadi komoditas bisnis tersendiri dan tidak akan menambah beban masyarakat dengan adanya vaksin berbayar.
Selanjutnya, dibutuhkan kesedaran semua masyarakat untuk bersama-sama mendukung program vaksinasi untuk membentuk herd imunity di tengah-tengah masyarakat. Meskipun vaksin tidak sepenuhnya menjamin kekebalan seseorang dari virus, setidaknya dapat meminimalisir risiko penularan dan tingkat keganasan virus. Kesehatan Pulih - Ekonomi Bangkit. (*)
Penulis: Ubaidillah Faqih
(Pranata Humas Ahli Muda Pemkot Probolinggo)
.jpg)
.jpg)