MALANG (Lenteratoday) - Gelaran evaluasi dan rapat koordinasi kinerja Satgas Covid19 selama beberapa bulan dalam menangani pandemi, dinilai kurang. Pada rapat yang dilaksanakan pada Kamis (29/7/2021) itu, DPRD Kota Malang menuntut Pemerintah Kota agar lebih memperhatikan aksesibilitas masyarakat pada pelayanan kesehatan, agar lebih mudah didapatkan.
Beberapa highlight pada evaluasi saat ini, di antaranya adalah minimnya fasilitas kesehatan yang didapatkan warga isoman, minimnya perhatian terhadap pelayanan ambulans, percepatan vaksinasi dan jumlah BOR Kota Malang yang belum menurun.
“Kami ini kan penyambung lidah rakyat, jadi ya kami sampaikan apa saja yang menjadi keluhan rakyat selama ini, nanti kalau sampai seminggu tidak ada perubahan, ya akan kami adakan rapat lagi,” ujar I Made Riandiana Kartika, Ketua DPRD Kota Malang.
Dalam kesempatan yang sama, Walikota Malang, Sutiaji menjelaskan kondisi yang ada di lapangan. Perihal Bed Occupancy Rate (BOR) misalnya, ia bersikeras bahwa penambahan BOR juga menanti kepastian dari Pemerintah Pusat.
“Penambahan BOR harus ada kepastian dari Kementerian Kesehatan. Occupancy ada 600 lebih, namun karena pembiayaan belum dijamin oleh Pemerintah Pusat, kita juga tidak bisa seketika melakukan itu, untuk penambahan occupancy paling tidak biaya yang harus dikeluarkan sebesar 45 juta per bulan untuk satu pasien,” Tegas Walikota Malang.
“Halaman IGD RSUD rencananya akan kami buka tenda untuk menambahkan bed, kenapa belum terlaksana? karena masih belum karena belum dapat jawaban dari pemerintah pusat. Setiap ada penambahan bed harus ada jaminan, siapa yang akan menjamin biaya mereka nanti,” lanjut Sutiaji. (ree)
.jpg)
.jpg)
